Pimpinan Komisi X Sarankan Penerapan PJJ Dilaksanakan Secara Selektif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan pendapat bahwa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seharusnya dilakukan secara selektif dan tidak merata di seluruh wilayah. Ia menyatakan bahwa hal ini penting untuk memastikan masing-masing daerah memiliki kesiapan yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran secara daring.

Dalam penjelasannya, Lalu Hadrian menekankan bahwa keberhasilan PJJ sangat bergantung pada infrastruktur dan sumber daya yang ada di setiap daerah. “Kita harus memperhatikan kesiapan fasilitas dan teknologi di setiap wilayah. Tanpa dukungan yang tepat, pelaksanaan PJJ justru dapat menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan,” ungkapnya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan ketidakmerataan akses pendidikan yang dapat terjadi apabila PJJ diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Lalu Hadrian juga menyoroti bahwa beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan koneksi internet yang stabil dan perangkat pembelajaran yang memadai. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam terhadap kondisi masing-masing daerah sebelum memutuskan untuk menerapkan PJJ secara luas. “Kita harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga evaluasi terhadap kesiapan daerah tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Meskipun PJJ diharapkan mampu menjadi solusi dalam situasi darurat seperti pandemi, implementasinya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan jaringan internet dan pelatihan bagi para pendidik. “Jika tidak, kita akan menghadapi masalah baru dalam dunia pendidikan, yang seharusnya kita hindari,” tambahnya.

Komentar dari Lalu Hadrian mencerminkan keprihatinan yang lebih luas mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara situasi pandemi masih berlanjut dan membatasi interaksi tatap muka, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa upaya pembelajaran jarak jauh diminimalisir tidak hanya dirancang secara nasional, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dalam penutup, Lalu Hadrian menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan PJJ. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar dan mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Perkembangan selanjutnya akan menunggu hasil kajian pemerintah mengenai kesiapan daerah dalam penerapan PJJ yang lebih efisien.