Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aksi Merdeka dan Jaringan Muslim untuk Keadilan Umat mengadakan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menuntut agar hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Aksi ini berlangsung bersamaan dengan sidang praperadilan Febrie yang digelar di dalam gedung PN Jaksel pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Massa yang hadir membawa berbagai spanduk yang memuat tuntutan mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka menyerukan, "Tolak praperadilan Febrie Adriansyah."
Tuntutan dari Gerakan Masyarakat Aksi Merdeka
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa dari Gerakan Masyarakat Aksi Merdeka meliputi: 1. Adili Febrie Adriansyah, 2. Jangan halangi pemberantasan korupsi, 3. Dukung penuh Polri dan Kejaksaan, 4. Usut tuntas dugaan megakorupsi Febrie Adriansyah, 5. Hukum harus tegak siapa pun pelakunya.
Pernyataan Jaringan Muslim untuk Keadilan Umat
Sementara itu, massa dari Jaringan Muslim untuk Keadilan Umat juga menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu: 1. Hakim harus netral, 2. Tolak pembelaan terhadap koruptor. Sebelumnya, pada Selasa, 18 Agustus, massa juga menggelar aksi serupa di lokasi yang sama, menuntut hakim untuk menolak praperadilan yang diajukan oleh Febrie.
Sidang praperadilan Febrie pada hari itu memiliki agenda mendengarkan jawaban dari Kortas Tipikor Polri sebagai termohon. Dalam jawaban yang disampaikan, Polri menegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan yang terkait dengan kasus ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon pun meminta agar hakim tunggal praperadilan di PN Jaksel menolak gugatan yang diajukan oleh Febrie dan menyatakan bahwa semua tindakan hukum dalam kasus ini adalah sah.
Febrie sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa perkara. Kasus yang menimpanya awalnya ditangani oleh Polri, namun kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Febrie dijerat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehubungan dengan perkara ASABRI, bersama dengan seorang pengusaha bernama Don Ritto.
Selain itu, Febrie juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan TPPU yang melibatkan barang bukti berupa 74 kg emas dan uang tunai yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka lain, yaitu Nurman Herin, dalam kasus ini. Terdapat pula penyidikan lain yang masih berlangsung terkait dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang menyebabkan blackout.
Febrie tidak menerima status tersangkanya dan mengajukan praperadilan, menuntut agar penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan dalam penyidikan kasusnya dinyatakan tidak sah.