BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:02 WIB
Berita Terkini Rabu, 04 Nov 2026 17:27 WIB

Aksi Spontan di DPRD DIY: Forum Kebangsaan Copot Foto Gibran dan Desak Pemakzulan Wapres

04 Nov 2026, 17:27 WIB 73x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 73x dibaca · 3 menit baca
Forum Kebangsaan DIY turunkan foto Gibran di ruang Banggar DPRD DIY
Forum Kebangsaan DIY turunkan foto Gibran di ruang Banggar DPRD DIY

YOGYAKARTA – Suasana di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendadak gempar setelah belasan anggota Forum Kebangsaan DIY mendatangi Gedung Dewan pada Rabu (4/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyasar Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY dan secara langsung menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di dinding ruangan.

Menyampaikan Aspirasi dan Tuntutan Pemakzulan

Kehadiran perwakilan 32 elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY ini bertujuan mendesak para wakil rakyat agar menyampaikan keresahan warga kepada kepemimpinan nasional. Pembina Forum Kebangsaan DIY Muhammad Chirzin menerangkan bahwa kedatangan mereka membawa aspirasi mendasar mengenai situasi bangsa.

Chirzin menegaskan bahwa langkah mencopot foto pasangan presiden tersebut berlangsung secara spontan saat penyampaian tuntutan utama mereka.

"Di forum ini kita menuntut dua hal. Satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu. Tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli. Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," kata Chirzin.

Ia menegaskan kembali latar belakang pencopotan gambar kenegaraan tersebut di hadapan anggota dewan.

"Penurunan foto itu spontanitas," lanjut Chirzin.

Simbol Peringatan dan Pesan Tegas untuk DPR RI

Aksi pencopotan foto di Ruang Banggar DPRD DIY dipandang sebagai sinyal keras dari masyarakat Yogyakarta terkait keabsahan jabatan wakil presiden. Chirzin menyatakan aksi tersebut membawa pesan simbolis bahwa tuntutan pemberhentian Gibran merupakan hal yang tak bisa ditawar.

"Penurunan foto Gibran di ruang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya, sepintas di forum tadi andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin.

Latar Belakang Aksi dan Desakan Sikap Moral Presiden Prabowo

Sementara itu, Pelindung Forum Kebangsaan DIY Syukri Fadholi menjelaskan bahwa pergerakan 32 elemen masyarakat ini disulut oleh kegelisahan atas kondisi tata kelola negara yang dinilai memburuk, maraknya isu korupsi, kolusi, serta kebijakan publik yang dianggap menyusahkan rakyat, ditambah polemik keabsahan ijazah.

"Maka dengan ini Forum Kebangsaan menyatakan bahwa kepada pemerintah, termasuk juga DPR RI, bahwa sudah saatnya dengan berbagai macam alasan hukum, Gibran harus dimakzulkan. Dan Jokowi yang punya indikasi korupsi, KKN, juga harus diadili. Sikap ini kita lakukan sebagai aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini," terang Syukri.

Syukri menambahkan bahwa Kepala Negara memiliki tanggung jawab moral untuk merespons tuntutan dan kehendak publik secara tegas.

"Dan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini punya kewajiban moral, bagaimana perbaikan kondisi bangsa ini salah satunya adalah adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran. Kalau sampai Prabowo ini tidak berani bersikap, justru Prabowo akan digulung oleh rakyat," pungkas Syukri.