Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan pendapatnya mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PAN saat ini masih melakukan kajian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, menyatakan, "PAN akan mengkaji putusan MK dengan baik." Ia menekankan bahwa partainya berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan.
Rencana Audiensi Penggugat
Sebelumnya, para penggugat yang mempertanyakan syarat pendidikan Gibran dalam pendaftaran Pilpres 2024 berencana melakukan audiensi dengan DPR, DPD, dan MPR setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan mereka tidak diterima. Denny Indrayana, salah satu penggugat, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun surat untuk meminta waktu audiensi dengan lembaga legislatif tersebut.
Denny menyampaikan, "Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD." Ia juga menegaskan pentingnya lembaga legislatif dalam proses pemakzulan Gibran dan berencana untuk mendatangi partai-partai politik.
Pentingnya Peran DPR dalam Pemakzulan
Kuasa hukum Denny Indrayana, Refly Harun, menjelaskan alasan kunjungan mereka ke DPR. Ia menekankan bahwa DPR memiliki hak konstitusional untuk melakukan pemakzulan. "Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama," jelas Refly.