BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Rabu, 07 Okt 2026 09:17 WIB

Analisis Putusan MK Mengenai Ijazah Gibran: Tanggung Jawab Dilempar ke Pihak Lain

07 Okt 2026, 09:17 WIB 92x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
K
Komang Yoga 92x dibaca · 2 menit baca
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti (Grandyos Zafna/detikcom)
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Bivitri Susanti, seorang ahli yang mewakili pemohon, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diartikan sebagai kekalahan bagi para pemohon. Dia berpendapat bahwa MK justru melemparkan tanggung jawab kepada sejumlah pihak terkait dengan keputusan tersebut.

Bivitri menjelaskan, "MK berkesimpulan bahwa ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Namun, MK tidak melanjutkan untuk mempertimbangkan hal-hal yang diminta oleh pemohon karena dianggap tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing). Dalam istilah hukum, gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard)," ungkapnya melalui akun Threads, yang telah mendapatkan izin untuk dikutip.

MK Lempar Tanggung Jawab ke Berbagai Pihak

Menurut Bivitri, hakim konstitusi menolak gugatan tersebut karena pemohon tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa MK melemparkan tanggung jawab kepada institusi lain, termasuk DPR terkait dengan potensi impeachment. "MK melempar bola panas ke partai-partai di DPR untuk memulai impeachment," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menilai bahwa MK mendorong penegak hukum untuk menyelidiki dugaan manipulasi yang berkaitan dengan kasus ini. "Penegak hukum perlu menginvestigasi manipulasi yang ditemukan oleh MK. DPR juga harus menghukum anggota KPU yang saat ini menjabat," tambahnya.

Implikasi Bagi Gibran dan Partai Politik

Bivitri juga berpendapat bahwa MK memberikan sinyal kepada partai politik agar tidak mencalonkan Gibran pada Pemilu 2029. "MK melempar bola setengah panas kepada partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029. Dan melempar bola dingin kepada Gibran untuk mundur karena malu," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden untuk Pilpres 2024. MK menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.

Dalam putusannya, MK juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA. "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," jelas hakim MK Adies Kadir dalam sidang putusan.

Dia menambahkan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan syarat calon presiden dan wakil presiden, meskipun ada fakta mengenai tidak adanya ijazah Gibran saat belajar di luar negeri. "Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan kelayakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden," tutupnya.