Jakarta - Andi Arief, seorang politisi dari Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memerlukan wadah untuk melakukan klarifikasi mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti terkait ijazah SMA atau yang setara. Menurut Andi, pembentukan pansus di DPR bisa menjadi momen bagi Gibran untuk memberikan penjelasan.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboy-koboy Senayan menggulirkan pansus,” jelas Andi dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026).
Pansus Sebagai Sarana Klarifikasi
Andi Arief memberikan contoh mengenai pembentukan Pansus Century pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menekankan bahwa pansus tersebut digunakan untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang ada. “Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” tambahnya.
Andi juga mengungkapkan bahwa jika pansus terbentuk, Gibran akan diuntungkan karena ia dapat memberikan klarifikasi di dalamnya. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. “Dalam hal ini yang pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu menurut saya, kalau ada yang pihak yang dirugikan itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi,” tuturnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Gibran untuk mendaftar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Namun, MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Hakim MK, Arsul Sani, menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri tidak mencantumkan dokumen yang menunjukkan kelulusan Gibran dari pendidikan tersebut. “Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” ungkap Arsul saat sidang putusan di gedung MK, Jakarta, pada Selasa (6/10).
Namun, MK menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. “Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar hakim MK Adies Kadir.
Adies juga menambahkan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk menilai keterpenuhan syarat capres-cawapres meskipun terdapat fakta mengenai tidak adanya ijazah Gibran saat belajar di luar negeri. “Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945,” jelas Adies Kadir.