BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Rabu, 09 Sep 2026 11:42 WIB

Anggota DPR Komisi III Ingatkan Pentingnya Pengawasan RUU Perampasan Aset

09 Sep 2026, 11:42 WIB 98x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
A
Almira Rara Susanti 98x dibaca · 2 menit baca
Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). (Alfons/detikcom).
Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). (Alfons/detikcom).

Jakarta - Komisi III DPR melanjutkan diskusi mengenai RUU Perampasan Aset dengan melibatkan sejumlah ahli politik. Dalam pembukaan rapat, Soedeson Tandra, anggota Komisi III yang memimpin pertemuan tersebut, mengungkapkan adanya kekhawatiran yang dirasakan masyarakat terkait RUU ini. "Komisi III menangkap adanya harapan sekaligus kekhawatiran mendalam yang berkembang di masyarakat luas," ungkap Soedeson di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026).

Penerapan RUU di Berbagai Negara

Soedeson juga menyoroti penerapan RUU Perampasan Aset yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Ia menyebutkan bahwa di negara lain, mekanisme serupa telah diterapkan. "Penerapan mekanisme Perampasan Aset di luar korupsi pun sejatinya memiliki preseden yang berlaku di berbagai negara lain, seperti Inggris dan AS," jelasnya.

Kekhawatiran terhadap Penyalahgunaan

Walaupun demikian, Soedeson menyadari adanya kekhawatiran di kalangan publik mengenai potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset. Ia menekankan bahwa perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. "Namun di sisi lain Komisi III DPR RI menegaskan komitmen moral dan politik yang mendasar, jangan sampai UU Perampasan Aset ini kelak dijadikan sebagai alat kekuasaan politik," tegasnya.

Soedeson mengingatkan agar regulasi tersebut tidak digunakan untuk memeras masyarakat atau mengkriminalisasi lawan politik. "Regulasi ini sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk tindakan sewenang-wenang, pemerasan terhadap masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik atau membungkam sikap kritis masyarakat," tambahnya.

Dengan demikian, Komisi III DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset dapat diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.