Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan keputusan terakhir yang sangat sulit untuk diubah. Ia menjelaskan bahwa dalam proses hukum tata usaha negara terdapat tiga tingkat pengadilan yang harus dilalui sebelum mencapai putusan kasasi, seperti yang terjadi dalam kasus ijazah Gibran. "Pertama di level pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung namanya kasasi," ungkap Bivitri melalui pesan suara pada Senin (2/11/2026).
Peluang Peninjauan Kembali
Bivitri menambahkan bahwa meskipun kasasi adalah tingkat akhir, masih ada kemungkinan untuk melakukan peninjauan kembali secara normatif. Namun, ia menekankan bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa dan jika ditolak, alasannya harus sangat spesifik karena berkaitan dengan perkara tata usaha negara. "Tapi (peninjauan kembali) itu upaya hukum luar biasa, dan mestinya kalau ada penolakan, karena ini (perkara) tata usaha negara, maka alasannya harus sangat spesifik," jelasnya.
Detail Putusan MA
Putusan MA mengenai perkara Suket penyetaraan ijazah Gibran dikeluarkan pada 30 Oktober 2026 dengan amar putusan yang berbunyi: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya." Putusan ini juga menegaskan untuk membatalkan keputusan judex facti, yang merupakan keputusan yang telah diambil dalam persidangan tingkat pertama dan kedua. Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, putusan dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Begitu pula pada persidangan tingkat dua di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dengan nomor putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan PTUN sebelumnya.
Mahkamah Agung kemudian mengambil langkah untuk mengadili sendiri gugatan tersebut dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Dalam putusan yang dikabulkan, MA menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik untuk dimusnahkan.