Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU mengenai Pengaturan Reforma Agraria untuk dijadikan usul inisiatif DPR. RUU ini direncanakan akan dibawa ke paripurna dalam waktu dekat untuk mendapatkan pengesahan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Ketua Panja RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, memulai pembahasan yang mencakup pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam rapat yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin malam, 7 September 2026. Iman menjelaskan bahwa RUU ini terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal.
"RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal sebagai pelaksanaan atas prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengintegrasikan asas kelembagaan dan mekanisme lintas sektor dalam penyelenggaraan Reforma Agraria," ungkap Iman Sukri dalam rapat tersebut.
Ruang Lingkup RUU dan Pembentukan BRAN
Iman menjelaskan bahwa RUU ini mengatur beberapa aspek penting, termasuk penetapan lokasi prioritas Reforma Agraria, restitusi tanah, serta pemberian legalitas hak atas tanah bagi petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok masyarakat miskin yang terpinggirkan. Draf RUU ini juga mencakup pembentukan badan baru, yaitu Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
"Dalam rangka menyelenggarakan Reforma Agraria, dibentuk Badan Reforma Agraria Nasional atau yang kita sebut BRAN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reforma Agraria," jelas Iman Sukri.
Pembiayaan dan Akuntabilitas
Untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan Reforma Agraria, akan dibentuk Dewan Pengawas BRAN yang juga bertanggung jawab kepada Presiden. Iman menambahkan bahwa pendanaan untuk BRAN akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RUU ini juga mengatur penataan dan pengendalian serta pembatasan tanah melalui penetapan batas minimum dan maksimum penguasaan dan pemilikan tanah.
"Pendanaan, yaitu penyelenggaraan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh BRAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," imbuhnya. Setiap fraksi di DPR juga memberikan pandangan terkait RUU ini. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, kemudian meminta persetujuan untuk membawa RUU Pengaturan Reforma Agraria ke paripurna.
"Baik, akhirnya setelah kita bersama-sama mendengarkan pandangan mini fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Bob, yang dijawab setuju oleh anggota Baleg.