Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang juga merupakan Dosen Pascasarjana di Universitas Borobudur, menegaskan bahwa politik hukum dan kebijakan publik seharusnya ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional serta nilai-nilai Pancasila. Ia berpendapat bahwa politik hukum tidak hanya terbatas pada proses pembuatan undang-undang, tetapi juga harus mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, menciptakan kepastian hukum, serta menghasilkan keadilan dan manfaat bagi publik.
Bamsoet menyatakan, "Politik hukum jangan dipahami sekadar sebagai urusan bagaimana membuat undang-undang. Yang jauh lebih penting adalah untuk siapa hukum dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan apakah hasil akhirnya mampu menyelesaikan persoalan publik," dalam keterangannya pada Sabtu (3/10/2026).
Ukuran Keberhasilan Politik Hukum
Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan politik hukum harus terlihat dari lahirnya hukum yang legitimate, demokratis, responsif, berkeadilan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat mengajar mata kuliah 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Bamsoet menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang jelas melalui Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, serta Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Menurut Bamsoet, demokrasi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kemenangan suara terbanyak. Ia menekankan bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan konstitusionalisme, perlindungan hak, negara hukum, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. "Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Suara mayoritas memang penting, tetapi mayoritas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara. Demokrasi Pancasila mengajarkan musyawarah, pertimbangan yang rasional, penghormatan terhadap perbedaan, dan pencarian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
Pancasila sebagai Kompas Politik Hukum
Lebih lanjut, Bamsoet menyatakan bahwa Pancasila harus berfungsi sebagai kompas dalam setiap tahapan politik hukum. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan moral; sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap HAM dan perlindungan bagi kelompok rentan; sila Persatuan Indonesia mengharuskan kebijakan untuk menjaga kohesi nasional; sila Kerakyatan menuntut partisipasi dan akuntabilitas; dan sila Keadilan Sosial mengarahkan kebijakan pada pemerataan manfaat pembangunan.
Ia menegaskan, "Pancasila harus turun dari tataran simbolik menjadi standar operasional dalam pembentukan hukum. Setiap peraturan perlu diuji, apakah menghormati martabat manusia, memperkuat persatuan, memberi ruang kepada rakyat, melindungi kelompok yang lemah, dan menghasilkan keadilan sosial. Jika sebuah kebijakan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi memperlebar ketimpangan atau mengorbankan hak masyarakat, maka evaluasi terhadap kebijakan tersebut harus dilakukan secara serius."
Bamsoet juga mengingatkan bahwa tantangan dalam politik hukum di Indonesia muncul dari berbagai faktor, termasuk pengaruh kepentingan ekonomi-politik, keputusan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, serta proses legislasi yang cepat yang mengurangi ruang untuk pengujian akademik dan partisipasi publik. Ia menjelaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan democratic deficit, di mana keputusan diambil secara formal melalui institusi demokratis, tetapi masyarakat tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengetahui, memengaruhi, dan mengevaluasi proses tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga agar hukum tidak dikendalikan oleh kepentingan politik jangka pendek maupun kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar. "Regulasi harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ekonomi, ukuran keberhasilan kebijakan juga harus mencakup pemerataan, kesempatan kerja, perlindungan masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Efisiensi memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan bahwa tantangan politik hukum semakin kompleks di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Negara harus mampu menciptakan regulasi yang mendorong inovasi sekaligus melindungi data pribadi, hak warga negara, demokrasi, dan keadilan sosial.
Di sisi lain, Bamsoet juga menekankan perlunya pembangunan hukum yang memperkuat akses keadilan dan budaya hukum. Ia merujuk pada kajian terbaru dalam Jurnal Rechts Vinding tahun 2026 yang menempatkan Prolegnas 2025-2029 sebagai salah satu instrumen politik hukum untuk memperkuat kesadaran hukum nasional, sejalan dengan agenda reformasi hukum dalam RPJMN 2025-2029. "Kita membutuhkan politik hukum yang mampu mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri konstitusional. Pada saat yang sama, hukum harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya sederhana, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga masyarakat merasakan bahwa negara hadir melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkas Bamsoet.