Jakarta - Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa pembangunan sistem ketahanan bencana harus dimulai pada tahap perencanaan. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kemampuan respons saat bencana terjadi, tetapi juga harus dirancang melalui kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana dari awal.
"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design," ujar Bima dalam pernyataannya pada Rabu (9/9/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum for Sustainable Resilience dengan tema Integrating Institutions for Sustainable Resilience yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.
Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak
Bima menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana memerlukan keterlibatan dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, dalam upaya pengurangan risiko. Setiap kebijakan pembangunan memiliki potensi untuk meningkatkan atau mengurangi risiko bencana.
Negara ini telah memiliki lembaga penanggulangan bencana, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kementerian dan lembaga terkait. Namun, Bima menekankan perlunya penguatan institusi tersebut dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antar lembaga.
Penguatan Sistem dan Mitigasi Bencana
"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata Bima. Ia menambahkan bahwa penguatan perlu diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan kelembagaan.
Menurutnya, mitigasi tidak seharusnya dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari dampak bencana. "Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua harus terjadi, semua harus dilakukan, semua harus direncanakan sebelum disaster terjadi," tegas Bima.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pengambilan keputusan dalam pembangunan menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu, termasuk peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah. Upaya ini juga harus melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan agar ketahanan bencana dapat dibangun sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.