BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:10 WIB
Berita Terkini Rabu, 16 Sep 2026 18:12 WIB

BNPP Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan dengan Negara Tetangga

16 Sep 2026, 18:12 WIB 60x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
B
Bagas Prakoso 60x dibaca · 3 menit baca
Foto: BNPP
Foto: BNPP

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus berupaya meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan batas negara. Sinergi ini ditunjukkan melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang berlangsung di Jakarta.

Pertemuan penting ini diadakan di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dialog ini mengangkat tema penguatan kerja sama demi memajukan kesejahteraan kawasan. Berbagai dinamika, tantangan, serta peluang strategis dalam pengelolaan perbatasan dibahas secara menyeluruh.

Perbatasan dengan Negara Tetangga

Indonesia memiliki garis perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Di sisi lain, wilayah perairan Nusantara berbatasan langsung dengan Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

Sejumlah perwakilan diplomatik dari negara-negara tetangga turut hadir dalam acara ini, termasuk Duta Besar dari Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Selain itu, hadir juga Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia serta Konselor Politik Kedutaan Besar India.

Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Sinergi ini dianggap krusial untuk mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang berperan di kawasan perbatasan. "Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita," ungkap Tito dalam keterangan tertulisnya.

Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai elemen strategis, termasuk TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, dan karantina. Saat ini, BNPP RI juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan target untuk meningkatkan jumlah pos pelayanan terpadu hingga mencapai 24 titik.

Tito menambahkan bahwa selain menjaga kedaulatan, BNPP juga memiliki mandat untuk mengembangkan kawasan terluar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Perbatasan bukan lagi sekadar 'halaman belakang' Indonesia. Kami ingin menjadikan perbatasan sebagai 'halaman depan' negara," tegasnya.

Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan memerlukan komunikasi yang intensif dengan negara-negara tetangga. Diharapkan, aktivitas ekonomi yang tumbuh dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Interaksi lintas negara ini juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan antara warga setempat.

“Di Papua Nugini, ada warga negara Papua Nugini yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” kata Tito.

Penyelesaian berbagai masalah wilayah juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan batas negara. Tito mengapresiasi dialog yang baik dengan Malaysia yang telah berhasil menyelesaikan sejumlah sengketa wilayah. "Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik," jelasnya.

Pulau Sebatik memiliki karakteristik pengelolaan perbatasan yang unik karena wilayahnya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. BNPP RI bersama kementerian terkait telah membentuk tim khusus untuk merumuskan penyelesaian masalah tersebut dengan pemerintah Malaysia.

Melalui forum Coffee Morning ini, diharapkan komunikasi internasional dapat diperkuat secara berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini difokuskan untuk menjaga batas negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara merata.