CIBINONG – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil tindakan tegas atas temuan deretan sarana mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. Seluruh warga binaan yang terbukti menikmati fasilitas khusus tersebut dipastikan bakal dijatuhi sanksi berat berupa pembatalan hak pengurangan masa pidana (remisi) selama satu tahun penuh, sementara Kepala Lapas setempat telah diberhentikan dari statusnya sebagai ASN.
Ketegasan Menteri Imipas dan Penanganan Internal
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan keputusan tegas terkait pemberian sanksi administratif bagi para narapidana yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan di dalam lapas tersebut.
"Tidak diberi remisi selama satu tahun," ungkap Agus dikutip Antara, Jumat (16/10/2026).
Agus menjelaskan bahwa penanganan dugaan penyimpangan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong hingga saat ini masih diproses melalui mekanisme regulasi internal kementerian tanpa melimpahkannya ke instansi penegak hukum luar.
"Kan sudah disampaikan Pak Irjen, bahwa masih menggunakan ketentuan daripada pegawai di sini," katanya.
Hasil Inspeksi Itjen dan Pemetaan Bangunan Luar
Pengungkapan skandal ini bermula dari rangkaian pemeriksaan mendalam yang dilangsungkan oleh pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di area luar kompleks lembaga pemasyarakatan.
Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan membeberkan rincian hasil inventarisasi fisik di area tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta pada Senin (5/10).
"Bangunan-bangunan yang berada di luar area lapas bagian luarnya, masih dalam lingkup Lapas Cibinong itu kami menemukan ada 21 bangunan, 8 diantaranya bangunan terdaftar dan terdata di sistem manajemen Barang Milik Negara," kata Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan di Jakarta, Senin (5/10).
Sesuai penjelasan Rudi, delapan unit properti yang terinventarisasi secara resmi dalam BMN tersebut meliputi hunian dinas Kepala Lapas, kediaman Kasubsi Keuangan, serta rumah Kasubsi Registrasi. Fasilitas lain yang tercatat mencakup wisma asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, tiga unit kontainer, serta sebuah bangunan tambahan.
"Itu semua tercatat, tiga kontainer juga itu terdaftar. Totalnya ada 8 bangunan," ujarnya.
Adapun 13 unit bangunan lainnya terkuak ketika Ombudsman RI melangsungkan inspeksi mendadak pada 22 September dan terbukti tidak terdaftar dalam sistem BMN. Kelompok bangunan liar ini mencakup dua unit struktur menghadap aliran sungai di sisi kanan paling belakang, delapan unit area berpagar hitam, serta tiga bangunan yang dialokasikan sebagai pos rehat petugas jaga.
Rekam Jejak Pembangunan dan Sumber Pendanaan
Berdasarkan hasil penelusuran histori konstruksi, rangkaian bangunan di luar area lapas itu mulai didirikan pada 2023 menggunakan dana swadaya para warga binaan yang semula diniatkan sebagai perumahan pegawai. Seiring terjadinya pergantian pimpinan lapas pada 2023, kompleks bangunan tersebut lantas mengalami renovasi pada 2025 dan rampung dikerjakan pada awal 2026.
Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan menggarisbawahi bahwa seluruh proses pemugaran beserta pengadaan isi perabotan di dalamnya tidak bersumber dari kas negara.
"Bangunan tersebut juga tidak menggunakan anggaran negara sehingga tidak dapat dicatatkan, termasuk perabotan yang berada di dalamnya tidak menggunakan uang negara," ucapnya.