Jakarta - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Setelah proses pemeriksaan, Hamenang langsung ditahan.
Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/10/2026), menunjukkan Hamenang keluar dari gedung tersebut sekitar pukul 18.31 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan kedua tangan diborgol.
Penahanan Bersama Dua Tersangka Lain
Hamenang ditahan bersama dua orang lainnya, yaitu Ahmad Luthfi, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, dan M Amin Wahyu Utomo, seorang pihak swasta. Sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka dalam kasus yang melibatkan Bupati Klaten ini, meskipun rincian mengenai siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka belum dipublikasikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa malam sebelumnya, pihaknya telah melakukan ekspose kasus ini dan memutuskan untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. "Tadi malam untuk perkara ini sudah dilakukan ekspose dan diputuskan kegiatan penyelidikan di Klaten naik ke tahap penyidikan," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Proses Pemeriksaan dan Barang Bukti
Bupati Hamenang tiba di Gedung KPK sejak pukul 07.01 WIB untuk menjalani pemeriksaan yang didampingi oleh penyidik menggunakan mobil berwarna hitam. Saat kedatangannya, ia mengenakan topi hitam dan kacamata, serta masker putih yang menutupi sebagian wajahnya.
Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan 19 orang lainnya, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu Klaten dan Jakarta. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya mencapai Rp 1,9 miliar.
Kasus yang menjerat Hamenang berkaitan dengan dugaan suap proyek dan manipulasi hasil audit BPK. Budi Prasetyo menyatakan, "Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD."