BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Kamis, 08 Okt 2026 21:26 WIB

Buron Kasus Korupsi Thailand Ditangkap Saat Mengurus Izin Tinggal di Jakarta Selatan

08 Okt 2026, 21:26 WIB 88x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
I
Ilham Saputra 88x dibaca · 2 menit baca
Foto Buron Korupsi Thailand Ditangkap Saat Urus Izin Tinggal: (Dok istimewa)
Foto Buron Korupsi Thailand Ditangkap Saat Urus Izin Tinggal: (Dok istimewa)

Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap seorang pria bernama PV, yang merupakan warga negara Thailand, yang dicari terkait dugaan kasus penyuapan oleh National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand. Penangkapan terjadi saat PV sedang mengurus perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Paspor PV telah dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Thailand sejak 15 Oktober 2025. Proses penangkapan dimulai pada 16 September 2026, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat permohonan bantuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pengamanan PV.

Pemantauan Melalui Sistem SOI

Berdasarkan permohonan tersebut, pihak Imigrasi mencantumkan nama PV dalam sistem Subject of Interest (SOI) untuk memantau pergerakannya di Indonesia. Upaya ini membuahkan hasil ketika PV terdeteksi saat mengurus perpanjangan izin tinggalnya sebagai Project Manager di PT EIS pada 25 September 2026.

"Setelah kami menerima permohonan dari NACC Thailand, nama PV kami cantumkan ke dalam daftar Subject of Interest agar kami bisa memantau pergerakan yang bersangkutan. Terbukti petugas kami berhasil mengamankan PV saat yang bersangkutan datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus izin tinggal," ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Proses Deportasi dan Penangkalan

Setelah ditangkap, PV dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PV melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena paspornya telah dicabut oleh Pemerintah Thailand.

"PV akan kami deportasi pada Kamis, 8 Oktober 2026 dan akan kami masukkan dalam daftar penangkalan agar tidak bisa kembali ke Indonesia," kata Hendarsam. "Kami tidak akan membiarkan Indonesia menjadi destinasi pelarian," tambahnya.

Proses penangkapan dan penahanan PV berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian akan dilaksanakan pada Kamis (8/10) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.