BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:29 WIB
Berita Terkini Kamis, 05 Nov 2026 14:23 WIB

Cegah Risiko Bencana Peralihan Musim: BNPB Instruksikan Pemda Petakan Wilayah Rawan Dampak Hidrometeorologi Basah

05 Nov 2026, 14:23 WIB 71x dibaca 4 menit baca
C
Cesare Nita 71x dibaca · 4 menit baca
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan memaparkan jumlah kejadian bencana sepanjang 2026. (Liputan6.com/ Alya Putri)
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan memaparkan jumlah kejadian bencana sepanjang 2026. (Liputan6.com/ Alya Putri)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan nasional secara intensif guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi basah sewaktu memasuki masa peralihan musim hujan. Langkah mitigasi serta pengurangan risiko bencana dinilai krusial untuk dipersiapkan sedini mungkin melalui pemetaan zona rawan yang terukur dan terencana.

Imbauan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pemanfaatan Platform InaRISK

Perubahan dinamika cuaca yang bergerak cepat serta dipicu oleh tingginya variabilitas iklim berisiko melahirkan berbagai potensi cuaca ekstrem, mulai dari banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor di berbagai penjuru wilayah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menggarisbawahi pentingnya langkah antisipatif yang disesuaikan dengan peta risiko lokal.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring dengan memasuki musim penghujan. Upaya mitigasi, pengurangan risiko bencana perlu menjadi perhatian bersama serta melaksanakan secara terencana dan sedini mungkin melalui penguatan koordinasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan langkah-langkah antisipatif sesuai dengan karakteristik risiko di masing-masing wilayah," ujar Berton dalam siaran pers virtual BNPB, Rabu (4/11/2026).

Sebagai pijakan operasional di lapangan, Kepala BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 sebagai panduan pelaksanaan kesiapsiagaan. Di samping itu, BNPB menyediakan platform digital InaRISK yang dapat diakses publik melalui situs inarisk.bnpb.go.id guna meninjau gambaran spasial ancaman bencana di setiap daerah.

Berton menjelaskan kemudahan dalam mengoperasikan kanal InaRISK tersebut.

"Cara mengaksesnya sangat gampang karena ini domain publik di mana di atas sebelah kanan bisa diketik kabupaten, kota maupun provinsi. Ketika ini nanti diketik, akan muncul wilayah tersebut. Nah, ketika kita mau mencari bahayanya seperti apa atau kerentanannya seperti apa, kita bisa mencari banjir, tsunami, atau ancaman-ancaman yang lain. Dan ini juga nanti bisa di-overlay dengan berbagai fasilitas yang ada, rumah sakit, sekolah, bank, dan desa-desa di mana kita tinggal," ujar Berton saat menjelaskan penggunaan InaRISK.

Ia menerangkan bahwa tujuan utama pemetaan ini adalah untuk membangun kesadaran bersama mengenai titik-titik kerentanan di lingkungan sekitar.

"Tentu kita memiliki tujuan kenapa pemetaan ini dilakukan. Yang pertama tentu agar semua, baik itu pelaku kebencanaan maupun masyarakat mengenali wilayah rawan tersebut, mengidentifikasi desa ataupun kelurahan yang berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, maupun karakteristik yang lain sesuai dengan di wilayah masing-masing," ujar Berton.

Pemetaan Penduduk Kelompok Rentan dan Penentuan Prioritas

Guna mengoptimalkan penanganan bencana, BNPB mengimbau pemerintah daerah bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merinci pemetaan wilayah rawan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemetaan tersebut wajib memuat data rinci sebaran elemen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas.

Berton menekankan krusialnya pemetaan kelompok terdampak tersebut secara mendalam.

"Kita perlu petakan elemen terdampak. Di desa mana, bagian desa mana yang terdampak, bagian kelurahan mana yang terdampak. Jumlah penduduknya seperti apa. Ada penduduk yang kelompok rentan, disabilitas, atau lain sebagainya bisa terpetakan di peta yang dimaksud," jelas Berton.

Langkah lanjutannya adalah menetapkan zonasi prioritas serta menentukan kategori risiko—baik tingkat tinggi, sedang, maupun rendah—agar penyaluran sumber daya penanggulangan berjalan tepat sasaran.

"Kemudian, tetapkan wilayah prioritas. Tentu dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, prioritas adalah sebuah langkah untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena dalam suatu ketika sumber daya kita belum tentu bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Kemudian tentukan tingkat risikonya apakah di desa tersebut, di wilayah tersebut, risikonya tinggi, sedang, ataupun rendah," kata Berton.

Peta Partisipatif Warga dan Hasil Keluaran Utama Operasional

Dalam memperkuat sinergi penanggulangan di tingkat tapak, penguatan koordinasi lintas sektor melingkupi BPBD, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga tenaga kesehatan desa terus dikencangkan. BNPB mendorong pembuatan peta partisipatif yang digambar secara intuitif oleh warga tanpa bergantung pada kerumitan komputer.

Berton mengimbau pemanfaatan peta berbasis komunitas lokal tersebut.

"Kami tidak menganjurkan untuk menggunakan peta yang canggih menggunakan komputer tetapi ketika di tingkat desa bisa menggunakan peta partisipatif di mana setiap warga atau beberapa warga mengerti dengan peta yang mereka gambar sendiri. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi," imbau Berton.

Dari keseluruhan proses pemetaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan sanggup merumuskan enam produk operasional utama. Produk tersebut meliputi peta wilayah rawan bencana hidrometeorologi, daftar desa atau kelurahan prioritas, data kependudukan dan kelompok rentan terdampak, peta infrastruktur berisiko dan titik kritis, peta jalur evakuasi, serta matriks rencana tindak lanjut.