BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:58 WIB
Berita Terkini Sabtu, 19 Sep 2026 08:17 WIB

Celetukan 'Gibran' Warnai Rapat RUU Reforma Agraria di DPR

19 Sep 2026, 08:17 WIB 65x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
N
Nadia Stevani Putri 65x dibaca · 3 menit baca
Foto: Baleg DPR rapat bareng pemerintah bahas RUU Reforma Agraria (Matius Alfons/detikcom)
Foto: Baleg DPR rapat bareng pemerintah bahas RUU Reforma Agraria (Matius Alfons/detikcom)

Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat berlangsung di ruang rapat Baleg DPR pada hari Jumat, 18 September 2026, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan dan Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri.

Iman Sukri membuka rapat dengan menanyakan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan, "Rapat panja hari ini akan berlangsung sampai pukul 17.00 WIB dan apabila belum selesai akan dilanjutkan sesuai kesepakatan rapat, apa bisa disetujui?" Forum rapat pun menjawab, "Setuju."

Pembahasan DIM RUU

Iman menjelaskan bahwa rapat panja sebelumnya pada Kamis, 17 September, telah membahas sebagian dari DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria. "Perlu kami informasikan rapat panja kemarin sudah membahas sampai DIM nomor 286, untuk itu hari ini kita lanjutkan pembahasan bersama pemerintah," ujarnya.

Celetukan yang Mengundang Tawa

Dalam rapat tersebut, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, melontarkan celetukan mengenai nama 'Gibran' saat memberikan pandangan tentang nomenklatur badan yang akan mengatur reforma agraria. Irawan menyatakan bahwa Baleg menginginkan nomenklatur badan tersebut dicantumkan dalam undang-undang, sementara pemerintah mengusulkan agar pengaturannya dilakukan melalui peraturan presiden.

Irawan menyampaikan, "Eh, mohon izin, Pak. Satu yang prinsip yang saya pahami dari perkembangan pembahasan kita, ini sudah kita sepakati, itu satu hal. Kemarin kita membahasnya lama." Dia kemudian menjelaskan bahwa pembentukan lembaga negara melalui berbagai keputusan dapat memengaruhi kinerja lembaga tersebut.

Dia melanjutkan, "Nah, itu semua gradasi. Kelembagaan itu akan memengaruhi kinerjanya ke depan, Pak. Apalagi ini akan berhadapan dengan kementerian-kementerian yang punya wewenang yang sangat besar, seperti Agraria, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan." Irawan kemudian mengungkapkan celetukan, "Kalau, kalau kemudian, kalau memang itu hanya persoalan nama, ini kan BRAN. BRAN atau Gibran, Pak?"

Bob Hasan, Ketua Baleg DPR, menanggapi dengan menanyakan kepada Irawan tentang pilihan nama tersebut. "Tergantung Pak Irawan, setuju yang mana?" Irawan pun melanjutkan bahwa nomenklatur bukanlah hal yang signifikan dan lebih baik melanjutkan ke topik lainnya.

Debat Mengenai Nomenklatur

Rapat juga diwarnai dengan perdebatan antara anggota Baleg dan pemerintah mengenai nomenklatur badan baru yang akan mengatur reforma agraria. Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan mengkritik Pasal 11 RUU yang tidak mencantumkan nama jelas badan yang dimaksud. "Kok capek kali kita nunggunya itu. Loh ya nggak. Kita kan buat undang-undang, kok nunggu perpres," tegasnya.

Pihak pemerintah, diwakili oleh Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Kementerian Negara, nomenklatur badan tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang. "Sehingga demikian dari sini sejak adanya UU ini maka kemudian di UU mana pun itu kita tidak pernah bicara tentang nomenklatur badan institusi apa pun dalam sebuah UU," ujarnya.

Bob Hasan setuju dengan pandangan tersebut dan mengusulkan agar nomenklatur badan setingkat menteri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Namun, sejumlah anggota Baleg tetap meminta agar nomenklatur tetap diterapkan dalam UU Reforma Agraria. Wamensesneg Bambang kemudian meminta agar persoalan ini ditunda untuk konsultasi lebih lanjut.

Dengan demikian, rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada DIM berikutnya.