Jakarta - Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, memberikan tanggapan mengenai berita mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut untuk bergabung dengan tentara Rusia. Ia menyerahkan penanganan masalah ini kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mungkin terjadi pada WNI tersebut.
"Kalau TPPO itu undang-undangnya jelas. Jadi bisa lihat lagi. Adakah eksploitasi di situ, adakah, banyak kok. Jadi kan memang kan kadang-kadang kan orang sering bilang, oh dia kena TPPO, padahal dia secara sadar pergi ke luar negeri sebagai scammer, begitu," ungkap Christina saat berada di kantor Bakom RI di Jalan Veteran III, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026).
Pentingnya Penyelidikan
Christina menekankan perlunya dilakukan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan TPPO yang melibatkan para WNI tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini. "Dia tahu, tapi karena dia merasa biar dapat atensi, bisa juga dia bilang itu TPPO. Jadi, kalau itu, biar aparat penegak hukumlah yang melihat, ya," tambahnya.
Rekrutmen WNI oleh Angkatan Bersenjata Rusia
Sebelumnya, dilaporkan bahwa delapan WNI telah direkrut oleh angkatan bersenjata Rusia untuk berpartisipasi dalam konflik melawan Ukraina. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui Telegram. Menurut laporan dari The New Voice of Ukraine, badan tersebut mengklaim telah mendapatkan dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut, yang memungkinkan Kremlin untuk memperkuat angkatan bersenjatanya dengan memanfaatkan warga negara asing sebagai bagian dari strategi propaganda.
Sementara itu, juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Senin, menyatakan bahwa pihaknya sedang memverifikasi informasi terkait WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Mereka juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya bagi para WNI tersebut.
Simak juga Video 'Penangkapan Buron Interpol Kasus TPPO WNI ke Kamboja di Soetta!'