Jakarta - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dijadwalkan untuk bertemu dengan Panitia Kerja DPR RI Komisi IX pada tanggal 16 September 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Sekretaris Jenderal KSPSI AGN, Hermanto Achmad, menyatakan bahwa sebelumnya, KSPSI dan KBPBI bersama konfederasi lainnya merencanakan aksi pada 17 September 2026 untuk mendukung percepatan pengesahan RUU tersebut. Namun, karena adanya undangan dialog dari Panja, mereka akan hadir untuk berdiskusi.
Isu Strategis dalam Pembahasan
Wakil Presiden KSPSI AGN, R. Abdullah, menambahkan bahwa mereka akan membawa dua isu penting dalam dialog mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Salah satu isu tersebut adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Abdullah mengungkapkan, "Satu hal yang kami anggap strategis dan penting tentang PHK. Dalam rancangan yang dibuat oleh DPR, PHK itu diberitahu dulu, berunding kemudian. Ini adalah satu metodologi PHK yang sangat-sangat kurang baik untuk kami." Dia menekankan bahwa seharusnya setiap niatan untuk PHK harus dirundingkan terlebih dahulu dengan pekerja atau serikat pekerja.
Pembahasan Upah dan Tindakan Selanjutnya
Abdullah juga akan membahas soal pengupahan, mendorong agar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat memperkuat Dewan Pengupahan. Dia menjelaskan, "Yang kedua tentang upah. Upah tentang parameter upah juga rasanya satu, pada waktu peninjauan upah diberikan kewenangan mutlak kepada Statistik Badan Pemerintah. Mestinya yang harus diperkuat adalah Dewan Pengupahannya."
Wakil Ketua KSPSI AGN, Ahmad Supriyadi, menyampaikan bahwa para buruh akan menunggu jawaban atas aspirasi mereka hingga 22 September. Jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, KSPSI AGN berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 24 September. "Jika kemudian pada tanggal 22 September itu kami tidak mendapat jawaban konkret terhadap harapan-harapan yang substantif dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, maka tanggal 24 itu aksi akan kami lakukan di samping Grand Indonesia Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat untuk menyampaikan petisi kepada Pemerintah Republik Indonesia," ungkap Ahmad.
Dia juga menyebutkan bahwa sekitar 50.000 motor akan berpartisipasi dalam aksi tersebut, dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat. "Untuk titik aksi ini, 50.000 motor itu akan bergerak yang berasal dari Kabupaten Tangerang, kemudian dari Kabupaten dan Kota Bekasi, dan kemudian juga dari Karawang dan tidak menutup kemungkinan juga dari Purwakarta," tuturnya.