DELI SERDANG – Sanksi tegas dijatuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada oknum guru honorer pengajar mata pelajaran agama berinisial MJH (37). Langkah pemutusan hubungan kerja serta pengajuan pembatalan sertifikasi pendidik diambil setelah tenaga pengajar di Kecamatan Namorambe tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus kejahatan seksual terhadap delapan siswinya.
Ketegasan Pemkab dan Langkah Pemulihan Trauma Korban
Penetapan sanksi administratif dan penanganan kasus diumumkan dalam konferensi pers bersama Polresta Deli Serdang yang digelar pada Kamis (29/10/2026). Pihak pemerintah daerah menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya tindak kejahatan seksual di lingkungan pendidikan tersebut, terlebih tersangka diketahui baru mengabdi sekitar satu tahun.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengaitkan insiden ini dengan komitmen pembangunan sumber daya manusia daerah.
“Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tegas Asri Ludin Tambunan.
Selain menghentikan masa kerja tersangka dan mengusulkan pencabutan sertifikasi ke tingkat berwenang, Pemkab Deli Serdang memfokuskan perhatian pada rehabilitasi psikologis para korban beserta keluarga mereka.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menjabarkan bentuk pendampingan yang diberikan kepada pihak terdampak.
“Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing,” ujar Bupati.
Evaluasi Pengawasan Sekolah dan Sanksi Administrasi
Sebagai langkah pencegahan agar perbuatan serupa tidak kembali terjadi, pemerintah daerah menginstruksikan penguatan sistem keamanan anak di seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten Deli Serdang. Pimpinan sekolah lokasi kejadian juga tidak luput dari tindakan evaluasi.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan seluruh tenaga pendidik.
“Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru,” tambahnya.
Pengungkapan Kronologi dan Proses Hukum di Polresta Deli Serdang
Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, aksi tidak terpuji yang menyeret MJH berawal dari peristiwa pada Juli 2026. Hingga kini, penyidik telah mengidentifikasi delapan anak didik perempuan yang menjadi korban, dengan keterbukaan potensi bertambahnya jumlah korban seiring proses pendalaman.
Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, membeberkan tahapan prosedur hukum yang telah dijalankan pihak kepolisian.
“Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban, serta menetapkan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan,” jelas Kapolresta.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MJH disangkakan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, menegaskan sanksi pidana yang membayangi tersangka.
“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun,” pungkasnya.