JAKARTA – Partai Golkar secara resmi mendorong perombakan skema pemilihan umum agar tidak lagi diselenggarakan secara bersamaan. Partai berlogo pohon beringin tersebut menyuarakan pemisahan pelaksanaan antara pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Evaluasi Pemilu Serentak dan Dominasi Isu Pilpres
Gagasan perombakan sistem pesta demokrasi ini mengemuka berdasar atas evaluasi rekam jejak penyelenggaraan pemilu serentak sebelumnya. Pelaksanaan pemilu secara serentak dinilai memicu ketimpangan sorotan publik, di mana perhatian masyarakat terserap sepenuhnya oleh dinamika kontestasi calon presiden.
Akibat terfokusnya perhatian masyarakat pada pemilihan presiden, gagasan para calon wakil rakyat serta program kerja partai politik menjadi kurang mendapat porsi pembahasan yang memadai.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan fenomena dominasi isu tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
"Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres. Itu faktual," kata Doli.
Melihat kondisi tersebut, pihak Golkar memandang krusial adanya pembagian jadwal pelaksanaan bagi setiap tingkatan pemilu guna mengembalikan porsi perhatian publik secara proporsional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan skema pemisahan yang menurutnya telah mendapat respons positif.
"Saya mengusulkan dan sepertinya diterima hampir firm ya, bahwa kita tiga, punya tiga jenis pemilu, ya, harusnya tiga jenis pemilu itu dilaksanakan masing-masing, tidak diserentakkan. Pileg sendiri, pilpres sendiri, pilkada sendiri," ujarnya.
Usulan Format Pemilu Terpisah Bergaya 2004
Sebagai jalan keluar, Golkar menyodorkan formula tahapan yang mengacu pada pola penyelenggaraan Pemilu 2004. Melalui skema ini, agenda pemilihan anggota legislatif bakal digulirkan lebih awal pada bulan April, yang kemudian disusul oleh perhelatan pilpres putaran perdana pada bulan Juli. Apabila kontestasi presiden berlanjut hingga putaran berikutnya, pergelaran akan dilaksanakan pada bulan September.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merinci rentang waktu pelaksanaan dalam usulan skema tersebut.
"Pileg April, pilpres pertama Juli, kalau kemudian harus putaran kedua September," kata Doli.
Pemberian jeda waktu di antara perhelatan tersebut dinilai memberi ruang yang cukup bagi para pemilih untuk mempelajari rekam jejak serta visi para calon legislator dan partai politik sebelum menentukan pilihan pemimpin nasional.
Kepastian Jadwal Pelantikan dan Transisi Kepemimpinan
Mengenai kekhawatiran terkait potensi molornya proses pergantian kekuasaan, Golkar menilai bahwa pemisahan jadwal tidak akan mengganggu atau memperpanjang masa transisi pemerintahan secara signifikan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan linimasa pelantikan pejabat terpilih yang tetap berjalan lancar.
"Kan DPR dilantik 1 Oktober, presiden dilantik 20 Oktober," ujarnya.
Dengan demikian, agenda pengangkatan jajaran anggota dewan hasil pileg dapat dilangsungkan sesuai jadwal pada 1 Oktober, sementara momentum pelantikan presiden beserta wakil presiden terpilih tetap dilakukan pada 20 Oktober.