BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Minggu, 30 Agt 2026 13:55 WIB

DPR Berhasil Amankan Pembayaran Hak Karyawan PT Pos Indonesia Sebesar Rp158 Miliar

30 Agt 2026, 13:55 WIB 95x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
S
Shinta Islamadina 95x dibaca · 2 menit baca
DPR Terima Pekerja PT Pos. (Foto: Dokumentasi istimewa).
DPR Terima Pekerja PT Pos. (Foto: Dokumentasi istimewa).

Jakarta - Usaha DPR RI dalam mengawasi penyelesaian hak-hak karyawan PT Pos Indonesia membuahkan hasil yang positif. Pada hari Sabtu, 29 Agustus 2026, perusahaan menerima pembayaran tagihan dari Kementerian Sosial sebesar Rp158 miliar, yang memberikan kepastian bagi sekitar 59 ribu pekerja aktif serta pensiunan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi, mengungkapkan rasa syukur atas penerimaan dana tersebut. "Syukur alhamdulillah pembayaran dari Kemensos sudah diterima oleh PT Pos hari ini," ujarnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang telah berperan dalam menyelesaikan masalah ini.

Apresiasi dari Serikat Pekerja

Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia, Iwan Suryanegara, juga menyampaikan hal yang serupa. "Mewakili seluruh pekerja dan pengurus PT Pos Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dasco yang telah memperjuangkan hak pekerja sehingga pekerja mendapatkan hak dan terlindungi pekerjaannya," katanya. Iwan juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pimpinan Komisi VI DPR RI, Menteri Keuangan, serta Danantara yang turut membantu dalam proses penyelesaian ini.

Awal Mula Masalah

Permasalahan ini bermula ketika DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan PT Pos Indonesia dan serikat pekerja dalam dialog yang berlangsung di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, pekerja menyampaikan kekhawatiran mengenai kepastian hak karyawan dan masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan yang dihadapi. DPR menilai masalah ini mendesak karena melibatkan sekitar 31 ribu karyawan aktif dan 28 ribu pensiunan.

Komisi VI DPR RI kemudian mendorong agar pencairan dana sebesar Rp158 miliar dari tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial dapat dipercepat berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dana tersebut merupakan pembayaran utang, bukan dana talangan, sehingga proses pencairannya seharusnya tidak mengalami keterlambatan. DPR selanjutnya melakukan pengawasan terhadap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait hingga pembayaran tersebut terealisasi.

Komitmen Pengawasan Berlanjut

DPR RI melalui Komisi VI berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap proses penyehatan PT Pos Indonesia, penyelesaian kewajiban yang tertunda, serta perlindungan hak-hak pekerja. "Penyelesaian persoalan PT Pos tidak cukup berhenti pada pencairan pembayaran. DPR akan terus mengawal agar persoalan serupa tidak kembali berdampak terhadap hak-hak pekerja di kemudian hari," tegas Dasco.