BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Selasa, 29 Sep 2026 13:40 WIB

DPR Rencanakan Pertemuan dengan Partai Non-Parlemen untuk Diskusi RUU Pemilu

29 Sep 2026, 13:40 WIB 68x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
K
Komang Yoga 68x dibaca · 2 menit baca
Foto: (Matius Alfons/detikcom)
Foto: (Matius Alfons/detikcom)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan ini telah dijadwalkan ulang dan akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang.

Wakil Ketua DPR RI, Dasco, menjelaskan bahwa pertemuan ini sebelumnya direncanakan berlangsung pada hari ini. Namun, DPR memutuskan untuk menunda agar lebih banyak partai non-parlemen dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. "Memang ada rencana pertemuan dengan partai-partai non-parlemen didampingi oleh pimpinan Komisi II. Namun, sedianya hari ini," ungkap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).

Tujuan Pertemuan untuk Menampung Aspirasi

Dasco menambahkan bahwa DPR ingin memastikan semua aspirasi dari partai non-parlemen dapat terakomodasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan pertemuan diubah agar lebih banyak perwakilan partai yang dapat hadir. "Namun karena ada satu dan lain hal, kami ingin lebih melibatkan beberapa partai yang hari ini sudah meminta pertemuan, sehingga kemudian agar jumlahnya lebih banyak, kita mungkin akan adakan, diagendakan di hari Jumat," jelasnya.

Usulan dari Koalisi Partai Non-Parlemen

Dalam pertemuan nanti, pimpinan DPR RI bersama pimpinan Komisi II DPR RI akan mendengarkan dan menyerap masukan dari partai-partai non-parlemen mengenai RUU Pemilu. Sebelumnya, koalisi partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) telah mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 1 persen. Usulan ini tercantum dalam naskah akademik RUU Pemilu yang memiliki ketebalan 200 halaman dan akan diserahkan ke DPR.

"Maka GKSR berpendapat parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," kata Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, dalam keterangannya pada Selasa (29/9).