BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Selasa, 01 Sep 2026 20:05 WIB

DPRD Surabaya Dorong Pemkot untuk Digitalisasi Aset Secara Menyeluruh

01 Sep 2026, 20:05 WIB 84x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
Z
Zahra Asma Nabila 84x dibaca · 3 menit baca
Foto: DPRD Surabaya
Foto: DPRD Surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, menekankan pentingnya Pemkot Surabaya untuk segera menerapkan digitalisasi aset secara menyeluruh. Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk mencapai pengelolaan aset yang lebih transparan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Laila menjelaskan bahwa digitalisasi aset bukan hanya sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan aset yang selama ini rentan terhadap kesalahan data. "Digitalisasi aset ini sangat penting dan mendesak sebagai alat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan bernilai ekonomis," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Pentingnya Optimalisasi Aset

Ia menambahkan bahwa digitalisasi juga diperlukan untuk mengoptimalkan ribuan aset milik Pemkot Surabaya yang belum dimanfaatkan. Berbagai aset seperti lahan kosong, gedung, dan infrastruktur lainnya dinilai memiliki potensi untuk dikapitalisasi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Laila menggarisbawahi bahwa hal ini menjadi semakin mendesak mengingat ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, terutama di tengah penurunan signifikan dana transfer ke daerah. "Salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan aset agar bernilai ekonomi untuk mendongkrak pendapatan di tengah sempitnya fiskal. Dana transfer daerah berkurang sangat signifikan," ungkapnya.

Transparansi dan Akses Informasi

Ia juga meminta Pemkot untuk tidak hanya fokus pada inventarisasi aset, tetapi juga melakukan pelacakan dan pemetaan seluruh aset berbasis digital. Dengan demikian, kondisi riil aset dapat diketahui dan diklasifikasikan berdasarkan potensinya. Laila berpendapat bahwa sistem digital akan memudahkan masyarakat dan calon investor dalam mengakses informasi mengenai aset milik Pemkot, seperti lokasi, luas lahan, hingga harga sewa.

"Tata kelola yang ramah digital akan mempermudah masyarakat. Birokrasi menjadi efisien karena seluruh informasi dan unggah dokumen kontrak bisa diakses secara terbuka," jelasnya. Keterbukaan informasi ini juga diharapkan dapat mencegah praktik percaloan dan manipulasi harga sewa aset di lapangan, karena harga resmi yang ditetapkan Pemkot akan diketahui oleh masyarakat.

Laila mencontohkan, jika harga sewa resmi ditetapkan sebesar Rp100 juta, maka tidak akan ada manipulasi harga jika semua nilai ter-update secara online. Ia juga mengingatkan agar Pemkot tidak hanya berfokus pada aset bernilai besar di pusat kota, melainkan juga memperhatikan aset skala kecil yang tersebar di kecamatan dan kelurahan, yang juga memiliki potensi ekonomi.

"Lahan kosong milik Pemkot di kelurahan-kelurahan bisa disewakan untuk pelaku usaha mikro, seperti warung kopi. Jadi pemanfaatan aset itu bisa digunakan untuk masyarakat sendiri," tuturnya. Laila menilai skema sewa dengan nilai puluhan juta rupiah per tahun dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil, dan masyarakat umum bisa memanfaatkan aset tersebut selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Opsi sewa puluhan juta per tahun ini sangat menarik bagi pemodal kecil. Masyarakat biasa pun bisa menyewa asal memenuhi syarat," pungkasnya.