Jakarta - Seorang anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Endang Agustina, memberikan pujian kepada Bareskrim Polri yang telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penetapan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat. "Kami menyambut baik atas kinerja Polri yang telah menetapkan 72 tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan. Kami yakin tentunya Polri dalam menetapkan tersangka sudah berdasarkan alasan dan bukti yang kuat," ujar Endang kepada wartawan pada Senin (24/8/2026).
Pentingnya Hati-Hati dalam Proses Hukum
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini mengingatkan Polri untuk berhati-hati dalam menangani kasus karhutla. Dia berharap agar penegak hukum mematuhi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup. "Namun sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengawasan, kami tetap berpesan kepada Polri agar tetap berhati-hati dalam menetapkan dan memproses perkara kebakaran hutan lahan ini, karena ini termasuk perkara yang sulit pembuktiannya," tambahnya.
Endang juga menekankan pentingnya Polri untuk berpegang pada prosedur hukum yang berlaku selama proses penyelidikan dan penyidikan. "Kami berharap agar Polri dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tetap berpegang teguh dan mempedomani KUHAP dan perundang-undangan lainnya, terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup," imbuhnya.
Kerja Sama untuk Mencegah Karhutla
Selain itu, Endang meminta agar aparat penegak hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah yang terdampak karhutla untuk mencegah bertambahnya titik api. Dia mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, terutama selama musim kemarau. "Dengan melakukan sosialisasi bahaya kebakaran dan dampaknya bagi kesehatan, agar timbul kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau membuang puntung rokok atau korek api ke area atau lahan yang mudah terbakar. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus," jelasnya.
Polri juga berkomitmen untuk mengejar individu maupun perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Pihak kepolisian menegaskan akan melakukan penegakan hukum secara tegas. "Kami akan kejar sampai orang yang menikmati, menerima keuntungan atas pembakaran tersebut. Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas tentunya," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/8).
Brigjen Irhamni menekankan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama di tengah musim kemarau. Dia menjelaskan bahwa ketika hutan terbakar, akan sulit untuk memadamkannya, terutama jika akses ke sumber air terbatas. "Karena kalau sudah terbakar, tentunya akan sulit dipadamkan mengingat di lapangan sumber-sumber air juga susah ditemukan," ujarnya.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebakaran hutan. "Penekanan dari kami penegak hukum dalam hal ini Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tipidter bersama rekan-rekan polda jajaran, di sana ada Direktorat Kriminal Khusus dan Subdit Tipidter khususnya, akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku," ungkapnya.
Sebelumnya, total 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla yang terjadi di sembilan Polda. Polri juga memberikan asistensi untuk memastikan penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik. Laporan polisi tersebut tersebar di Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.