Jakarta - Michael F Umbas, Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, menyatakan bahwa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan upaya untuk melakukan koreksi dan penataan kembali arah kebijakan ekonomi di Indonesia. Ia berpendapat bahwa langkah ini dimulai dari pola pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada kerakyatan dan kemandirian nasional.
Reformasi dan Demokrasi Ekonomi
Umbas menjelaskan bahwa reformasi telah berhasil mengukuhkan demokrasi politik melalui berbagai aspek seperti kebebasan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, kemerdekaan pers, peradilan yang independen, serta pemilu yang dilakukan secara berkala. Namun, ia menekankan bahwa demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta kekayaan negara.
“Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu arah koreksi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo,” ujar Umbas dalam keterangan yang disampaikan.
Agenda Utama Pemerintahan
Menurut Umbas, salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo adalah menginstitusikan demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar dalam kebijakan dan program pemerintah. “Semangatnya jelas, ekonomi nasional harus dibangun sebagai usaha bersama dan manfaat pembangunan harus semakin dirasakan rakyat. Karena itu, kami melihat dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa koreksi yang dilakukan pemerintah berfokus pada pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah, konsumsi barang impor, serta utang luar negeri. Arah baru yang didorong pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kerakyatan dan kemandirian ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari kenaikan PDB. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan partisipasi rakyat, industrialisasi, produktivitas, dan pemerataan. Karena itu, orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting,” tambah Umbas.
Dalam konteks ini, koperasi, UMKM, BUMN, dan sektor swasta nasional didorong untuk memperluas kerja sama ekonomi. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi untuk rakyat, hingga swasembada pangan, dijadikan bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Program-program tersebut harus menjadi mesin yang menggerakkan partisipasi ekonomi rakyat. Bukan sekadar program pemerintah, tetapi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi nasional,” ungkapnya.
Umbas juga menekankan pentingnya kebijakan swasembada pangan, hilirisasi komoditas perkebunan, dan smelterisasi sumber daya alam. Ia berpendapat bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. “Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat kapasitas nasional, dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Di sektor permodalan, Umbas menilai pembentukan Danantara sebagai bagian dari agenda konsolidasi modal nasional. Selain itu, kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri diarahkan agar kekuatan devisa nasional dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian domestik. “Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Kekuatan modal dan devisa yang berasal dari aktivitas ekonomi nasional harus semakin mampu menggerakkan pembangunan di dalam negeri,” kata Umbas.
Ia juga menyoroti upaya peningkatan penerimaan negara melalui penegakan hukum terhadap praktik transfer pricing, under invoicing, dan penipuan, yang menjadi bagian dari agenda optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, pemerintah melakukan penataan pengelolaan sumber daya alam dengan mengembalikan dan memperkuat hak negara atas sumber kekayaan alam. Pembentukan Satgas PKH, moratorium izin HGU perkebunan yang dikuasai oleh segelintir pihak, serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disebut sebagai langkah-langkah dalam proses tersebut.
“Prinsipnya adalah memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional. Kebutuhan dalam negeri harus dipastikan terlebih dahulu, sementara surplusnya dapat dialokasikan untuk ekspor,” ujar Umbas.
Menurut Umbas, agenda kemandirian ekonomi juga harus berjalan bersamaan dengan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti Program Sekolah Rakyat yang menyasar sekitar empat juta anak terlantar, program cek kesehatan gratis, serta kebijakan perumahan melalui FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, KUR Perumahan bagi UMKM, dan program bedah rumah.
“Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan, dan perumahan merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan akses semakin luas,” katanya.
Umbas menilai bahwa demokrasi pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilihat dari kemampuan negara dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan gerakan sosial ke dalam kebijakan. Ia menyoroti sejumlah regulasi yang telah disahkan, termasuk UU Perlindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, UU Perlindungan PRT, serta KUHP dan KUHAP. Selain itu, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis digital juga disebutkan, yang membatasi potongan biaya atau komisi aplikator maksimal 8 persen.
“Demokrasi harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret. Karena itu, pelembagaan aspirasi rakyat menjadi bagian penting dari perjalanan reformasi yang terus kita lanjutkan,” tambah Umbas.
Umbas menegaskan bahwa Relawan Arus Bawah Prabowo akan terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap konsisten dengan agenda pembangunan yang berlandaskan pada UUD 1945. “Kami, relawan Arus Bawah Prabowo, akan mengawal agar koreksi ini berjalan konsisten. Tujuannya adalah bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang merakyat untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Umbas.