JAKARTA – Langkah besar diambil pemerintah untuk memperkuat layanan transportasi publik berbasis rel di kawasan aglomerasi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI saat ini sedang merampungkan kalkulasi kebutuhan armada KRL Jabodetabek, seiring instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menambah 30 rangkaian kereta baru. Seluruh skema pengadaan armada tersebut dipastikan bakal disalurkan melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
Restu Anggaran Rp5 Triliun dari Presiden Prabowo
Komitmen penguatan moda transportasi massal ini direalisasikan melalui alokasi dana jumbo yang dikucurkan langsung oleh Kepala Negara. Saat meninjau fasilitas di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakannya pada penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat luas dengan menyetujui anggaran sebesar Rp5 triliun. Nilai tersebut bahkan melampaui usulan awal yang diajukan oleh kepemimpinan KAI.
Presiden Prabowo membeberkan perhitungan biaya pengadaan armada tersebut di hadapan publik.
"Kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan kereta, rangkaian baru," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Prabowo menguraikan bahwa perkiraan nilai satu rangkaian KRL menyentuh angka US$ 9 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, Dirut PT KAI Bobby Rasyidin semula mengajukan kebutuhan dana senilai Rp 4,8 triliun.
"Satu rangkaian butuh uang US$ 9 juta. Benar? Beliau ajukan totalnya Rp 4,8 triliun. Ya? Saya setujui, bahkan akan saya alokasikan. Beliau mengajukan Rp 4,8 triliun. Saya setujui tidak Rp 4,8 triliun, tapi Rp 5 triliun saya setujui," tuturnya.
Kebijakan pengalokasian dana ini ditegaskan Prabowo sebagai wujud keutamaan layanan publik di atas pertimbangan lainnya.
"Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan," sambung Prabowo.
Target Penyelesaian dan Tenggat Waktu Pengadaan
Guna memastikan penambahan armada segera dirasakan penglaju Jabodetabek, Presiden menekankan agar proyek pengadaan 30 rangkaian KRL baru ini digulirkan dalam tempo secepat-cepatnya. Meski mendorong percepatan hingga jangka waktu 6 bulan, pemerintah memberi batas toleransi pengerjaan hingga kurun 1 tahun.
"Saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Dirut KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan? Sudah lah kita kasih saja 1 tahun. Nanti dia stres tidak bisa tidur, ya kan? Kalau kau bisa 6 bulan, oke. Tapi 1 tahun harus," jelas Prabowo.
Ia menepis keraguan publik sembari menegaskan realisasi penambahan armada ini.
"Ini rakyat yang saksi ya? Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru," imbuhnya.
Pemetaan Kapasitas Produksi INKA dan Opsi Impor Terintegrasi
Menindaklanjuti arahan strategis dari Istana, KAI menempatkan produsen dalam negeri sebagai prioritas utama pemenuhan armada. VP Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengukur secara cermat kemampuan manufaktur INKA sebelum menentukan langkah susulan, termasuk opsi pengadaan dari luar negeri jika diperlukan.
"Kalau arahan Pak Prabowo kan itu pengembangan. Makanya kita lakukan kemarin kajian terkait dengan kebutuhan finance dan kebijakan terkait dengan kereta. Memang kita tetap pilihan pertamanya itu INKA. Kita lihat dulu kapasitas INKA bisa sediakan berapa," ungkap Anne saat ditemui di Jakarta, dikutip Rabu (4/11/2026).
Apabila nantinya terdapat skenario impor untuk memenuhi kekurangan unit, Anne menegaskan jalurnya tetap wajib bermuara melalui pintu tunggal INKA serta selaras dengan regulasi kementerian terkait.
"Kalau misalkan nanti ada alternatif impor, itu pasti harus lewat INKA dan juga berkoordinasi terus dengan pemerintah. Karena yang namanya impor, mau itu kereta yang baru maupun tidak baru, itu sudah diatur dengan peraturan kementerian," tutur Anne.
Di samping menyiapkan rencana penambahan 30 unit baru, KAI saat ini fokus mengawal penuntasan pesanan sebelumnya serta merumuskan penanganan armada lawas.
"Saat ini yang dilakukan KAI adalah memastikan dulu yang 16 trainset dari INKA ini selesai. Kemudian menentukan konsep konservasi kereta-kereta lama," tuturnya.
Formulasi Pendanaan dan Skema Subsidi PSO
Guna menopang keberlanjutan operasional serta pengadaan kereta, KAI turut menyusun kalkulasi finansial komprehensif yang melibatkan skema subsidi Public Service Obligation (PSO). Langkah ini berjalan paralel dengan penuntasan kontrak 16 trainset yang sedang berlangsung.
"Kita menunggu dulu yang 16 kereta tadi sekaligus mengkaji dan mengajukan, karena kita kan butuh yang namanya finance juga, strategi PSO-nya juga, kemudian kebijakan tadi," ucap Anne.
KAI menggaransi bahwa berbagai alternatif skenario pengadaan telah disiapkan dengan matang dan akan dipublikasikan begitu keputusan resmi diambil oleh pihak berwenang.
"Makanya kelihatannya ini bagaimana. Tapi jangan khawatir, kita sudah ada beberapa skenario. Tinggal nanti keputusannya yang mana, pasti kita kasih tahu sama teman-teman," tandasnya.