Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dikoordinasikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dianggap penting seiring dengan meluasnya dampak karhutla yang mempengaruhi masyarakat, lingkungan, kesehatan, konektivitas, dan aktivitas ekonomi.
Eddy menilai bahwa penanganan karhutla di Kalimantan saat ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah telah mengerahkan 12.880 personel gabungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan operasi yang telah berlangsung selama 48 hari. "Ketika kebakaran sudah berlangsung berminggu-minggu, membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah, maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden," ujarnya dalam keterangannya pada Sabtu (22/8/2026).
Dampak Karhutla Terhadap Konektivitas Nasional
Menurut Eddy, salah satu indikator penting dari dampak karhutla adalah pengaruhnya terhadap sektor konektivitas nasional. Kementerian Perhubungan mencatat bahwa asap dari karhutla telah memengaruhi operasional sejumlah bandara di Kalimantan. Di Bandara Singkawang, misalnya, asap tebal menyebabkan pembatalan beberapa penerbangan pada 16-19 Agustus. "Ketika asap sudah mengganggu penerbangan, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, dampaknya sudah melampaui batas administratif sebuah provinsi," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus untuk memimpin penanganan karhutla serta menginstruksikan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah agar mempercepat penanganan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum. "Langkah Presiden untuk turun langsung menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan ini secara serius. Saya kira momentum ini harus kita dorong lebih jauh dengan membangun satu kerangka penanganan nasional yang terukur, terpadu dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah," katanya.
Usulan Sistem Penanganan Terintegrasi
Eddy mengusulkan agar pemerintah membangun sistem penanganan nasional yang terintegrasi. Semua kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan unsur masyarakat harus bekerja dengan target yang sama, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan udara bersih, aktivitas ekonomi berjalan, dan konektivitas pulih. "Ukuran keberhasilan adalah masyarakat sudah bisa bernapas dengan aman, apakah penerbangan sudah normal, apakah sekolah dan aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan. Itu ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Ia juga mendukung tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membakar hutan atau yang lalai dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. "Kita harus membedakan antara bencana yang tidak terhindarkan dengan kebakaran yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Kalau ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tegas," lanjutnya.
Eddy menekankan bahwa Indonesia perlu membangun model ekonomi yang menjadikan pelestarian hutan lebih menguntungkan dibandingkan perusakannya. Ia melihat bahwa ekonomi karbon dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. "Hutan yang tetap berdiri, menyimpan karbon dan menjaga ekosistem, juga harus memiliki nilai ekonomi," jelasnya. "Kita harus membuat menjaga hutan menjadi aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat, pemerintah daerah dan pengelola hutan," tambahnya.
Pemerintah dapat mengembangkan skema insentif berbasis kinerja bagi masyarakat dan pengelola kawasan yang berhasil menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Manfaat ekonomi dari karbon dan jasa ekosistem harus dapat dirasakan sampai tingkat masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. "Ke depan, negara harus lebih banyak berinvestasi sebelum api muncul. Masyarakat yang menjaga hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan begitu, hutan yang terjaga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hutan yang terbakar," tutupnya.