Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengajak seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi yang fundamental. Menjelang 100 tahun Sumpah Pemuda dan puncak bonus demografi, ia menekankan pentingnya meningkatkan sektor kepemudaan dan olahraga melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta pada Kamis (15/10), Erick menegaskan perlunya mengubah pandangan bahwa dinas di daerah hanya berfokus pada olahraga. Dengan 130 juta penduduk Indonesia di bawah usia 30 tahun, ia berpendapat bahwa sektor kepemudaan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Langkah-Langkah Transformasi
Erick menyebutkan bahwa untuk meningkatkan sektor kepemudaan, sejumlah langkah transformatif telah disiapkan. Ini termasuk penguatan payung hukum dan perbaikan Undang-Undang Kepemudaan. Kemenpora berencana untuk mempercepat RUU Kepemudaan agar urusan pemuda menjadi tugas pokok yang terintegrasi hingga ke tingkat daerah.
Lebih lanjut, ia menyatakan perlunya penataan organisasi dan regenerasi dalam Organisasi Kepemudaan (OKP). Ini termasuk menertibkan perpecahan dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui verifikasi bersama Kementerian Hukum, serta menetapkan batasan usia pemuda, misalnya maksimal 35 tahun, dan pembatasan periode kepemimpinan.
Peluang dalam Olahraga dan Kesehatan
Erick juga mengungkapkan bahwa Kemenpora telah menyiapkan blueprint kepemudaan yang mencakup peluncuran Career Hub, perluasan program magang bersama BUMN dan swasta, serta Wirausaha Youth Camp. Ia juga menekankan pentingnya ruang untuk berekspresi terkait isu kesehatan mental, ekonomi hijau, dan teknologi.
Di sektor olahraga, Erick menyerukan perubahan pola pikir agar olahraga dilihat sebagai investasi dalam ekonomi, kesehatan, dan pembentukan karakter bangsa. Ia menjelaskan potensi industri olahraga dan pariwisata olahraga yang sangat besar, dengan potensi industri global mencapai Rp8.000 triliun, sementara Indonesia baru menggarap sekitar Rp40 triliun (0,5%). Ia mendorong daerah untuk memanfaatkan potensi sport tourism, seperti MotoGP Mandalika yang memberikan dampak ekonomi sebesar Rp5,2 triliun.
Erick juga mengingatkan agar fasilitas olahraga tidak dibiarkan mangkrak atau menghabiskan anggaran perawatan. Kemenpora, bersama Kemendagri dan Kementerian UMKM, telah menerbitkan payung hukum SKB 3 Menteri untuk mendorong pemerintah daerah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak swasta atau klub olahraga secara transparan tanpa menghilangkan aset daerah.
Lebih jauh, Erick mengajak semua pemangku kepentingan di daerah untuk mengaktifkan ajang olahraga masyarakat seperti Car Free Day (CFD) di 514 kota/kabupaten, guna meningkatkan partisipasi olahraga, mengurangi beban anggaran kesehatan daerah, serta membentuk kedisiplinan generasi muda. Ia juga mendorong program sertifikasi bagi mantan atlet disabilitas agar dapat terus berkarya dan mengajar di sekolah-sekolah khusus.
“Saya bisa, Bapak dan Ibu di daerah juga pasti harus bisa. Mari kita bangun perspektif baru bahwa sektor Pemuda dan Olahraga adalah prioritas. Antara pemerintah pusat dan daerah kita harus saling mendukung untuk menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini,” tutup Erick.