LAMONGAN – Jagat media sosial dihebohkan oleh insiden kekerasan yang melibatkan seorang oknum prajurit TNI di area MI Meluntur, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terduga pelaku berinisial MS, yang bertindak sebagai wali murid, disinyalir melakukan aksi pemukulan terhadap Kepala Sekolah MI Meluntur berinisial MR hingga korban menderita pendarahan serta cedera fisik parah.
Kesalahpahaman Aturan Sekolah dan Pemicu Penganiayaan
Peristiwa kelam ini berakar dari penegakan tata tertib sekolah mengenai kewajiban pemakaian kaos kaki bagi para murid. Pihak sekolah memberi arahan kepada sejumlah siswa yang kedapatan tidak memakai kaos kaki untuk kembali ke rumah demi mengambil perlengkapan tersebut. Namun, salah seorang siswa justru mengadu kepada sang ayah, MS, dengan tuduhan telah menerima tindakan kasar dari institusi pendidikan.
Menerima laporan dari buah hatinya, MS bergegas mendatangi lokasi tanpa melakukan konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola sekolah. Kedatangan MS langsung memicu percekcokan panas yang berujung pada aksi penganiayaan fisik terhadap MR. Pukulan bertubi-tubi tersebut mengakibatkan wajah korban mengalami lebam hebat, luka retak pada tulang hidung, serta pendarahan.
Rangkaian kejadian tragis tersebut terekam dalam kesaksian yang diunggah oleh akun Instagram @lamongan.update.
"Pagi tadi di sekolahku, kepala sekolahku tiba tiba di datangi wali murid yang marah marah, dia datang langsung mukul kepsek ku sampe mukanya bengkak dan berdarah darah, katanya dia dapat laporan dari anaknya kalau kepsek ku habis mukulin dia, padahal kepsek ku cuma nyuruh dia pulang ke rumah ambil kaos kaki, karena dia ga pake, dan bukan dia yang disuruh tapi murid murid yang lain," tulis saksi mata dalam unggahan tersebut.
Momen Mencekam di Ruang Kerja dan Keterlibatan Perangkat Desa
Aksi pemukulan yang dilancarkan MS berlangsung brutal hingga merusak barang-barang di lingkungan kantor sekolah. Ketegangan baru reda setelah warga di sekitar lokasi beserta perangkat Pemerintah Desa setempat turun tangan melerai amukan oknum aparat tersebut.
Saksi mata melalui media sosial sangat menyayangkan sikap emosional terduga pelaku yang berstatus sebagai anggota aparat militer aktif.
"Plot twistnya, wali murid itu seorang TNI seorang tentara yang harusnya melindungi warga justru malah jadi ancaman guru yang tiap hari mendidik anaknya justru di hajar habis habisan oleh nya, bahkan warga sekitar ikut melerai karena dia terus menyerang sampai gelas di kantor pecah semua, pemerintah Desa sampai ikut mendamaikan," lanjut pengunggah.
Pelaporan ke Polisi Militer dan Pengawalan Kepolisian
Mengingat terduga pelaku merupakan prajurit TNI aktif, proses hukum atas dugaan tindak pidana penganiayaan ini dilimpahkan ke institusi Polisi Militer. Jajaran Kepolisian Reskrim Polres Lamongan memberikan pengawalan langsung saat korban melayangkan laporan resmi.
Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, mengonfirmasi tindakan pendampingan yang diberikan pihak kepolisian kepada korban menuju markas Polisi Militer.
"Nggih mas benar sebagai bentuk pelayanan kami ketika masyarakat meminta bantuan jadi kami ikut membantu mengantar korban membuat laporan ke Kantor Subdenpom TNI Lamongan," kata Hamzaid.
Langkah Penyelidikan dan Implikasi Sanksi Militer
Pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 0812/Lamongan merespons cepat peristiwa yang mencoreng institusi tersebut. Pihak intelijen Kodim tengah menghimpun informasi serta membangun koordinasi dengan struktur kewilayahan setempat.
Komandan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Letda Inf Lukman, memberikan pernyataan singkat terkait upaya penelusuran fakta di lapangan.
"Siap sebentar saya konfirmasi dulu sama danramil atau pj," ujar Lukman.
Secara terpisah, Pj Pasi Intel Kodim 0812/Lamongan, Kapten Arm Hari, menegaskan komitmennya untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi langsung terhadap MS. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa MS terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum, oknum prajurit tersebut dipastikan akan diproses secara transparan serta dijatuhi sanksi disiplin maupun pidana tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.