Partai Gerindra mengeluarkan kritik terhadap laporan yang disusun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pandangan Gerindra, laporan tersebut mengandung tuduhan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Sugiat Santoso, Juru Bicara Partai Gerindra, menyatakan bahwa tuduhan mengenai pembatasan kebebasan sipil oleh pemerintah mengabaikan kenyataan bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan dengan terbuka, di mana kritik yang konstruktif diterima. Ia menegaskan, "Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis CELIOS ini bisa beredar dalam wacana publik kita," dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (13/10/2026).
Pekerjaan Nyata Pemerintah
Sugiat menganggap bahwa penggunaan hasil survei dan laporan yang disusun oleh 'Kabinet Bayangan' sebagai acuan utama justru mengalihkan perhatian dari kerja keras pemerintah yang setiap hari berupaya menyelesaikan masalah mendasar masyarakat. Ia menambahkan, "Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat."
Menurut Sugiat, kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa sebagian orang belum terbiasa dengan pemimpin yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara. Ia menilai ketulusan Prabowo terlihat dari keberaniannya mengambil risiko politik besar demi menegakkan kedaulatan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kritik terhadap Laporan CELIOS
Sugiat juga mengkritik klaim yang menyatakan bahwa 75% responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah, yang dianggapnya sebagai pernyataan berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi. Ia menegaskan, "Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara."
Lebih lanjut, Sugiat menjelaskan bahwa evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah berdasarkan kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan dari pihak luar. Ia juga menyoroti kritik terhadap kebijakan pertahanan Presiden Prabowo, yang dinilai tidak memahami pentingnya membangun postur pertahanan yang kuat.
Ia menambahkan bahwa penilaian subjektif dalam laporan tersebut lebih mencerminkan opini kelompok tertentu daripada ukuran objektif kinerja birokrasi. Sugiat menegaskan bahwa Presiden Prabowo melakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan riil negara, bukan karena desakan politik dari pihak luar yang ingin mendiskreditkan kabinet.
Sugiat juga menanggapi rekomendasi dalam laporan CELIOS yang mengusulkan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Ia berpendapat bahwa perubahan indikator makroekonomi secara drastis justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam hal ini, Sugiat menekankan bahwa pemerintah tetap berpegang pada indikator pembangunan yang terukur secara komprehensif, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat.
Menanggapi kritik terhadap pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sugiat menyatakan bahwa menilai KDMP sebagai beban menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi penguatan ekonomi desa. Ia berpendapat bahwa kemandirian finansial harus dimulai dari penguatan kelembagaan ekonomi lokal.
Terakhir, Sugiat menegaskan bahwa tuduhan terhadap pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah klaim yang mengabaikan kerja keras di lapangan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan ribuan aparat dan teknologi modifikasi cuaca untuk menangani masalah tersebut.
Sugiat menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya diplomasi tingkat tinggi untuk membuka pintu investasi global dan mengamankan pasokan strategis bagi kepentingan rakyat Indonesia. Ia menyayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimis menatap masa depan.