Partai Hanura berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat disetujui paling lambat pada akhir tahun 2026. Dengan demikian, proses pemilihan dan seleksi penyelenggara pemilu untuk Pemilu 2029 dapat dimulai pada tahun 2027.
Ketua Tim Task Force dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan, "Saya pikir akhir tahun 2026, serentak dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, saya pikir bisa diputuskan dalam sidang terakhir sebelum tutup tahun 2026." Ia menambahkan bahwa pada tahun 2027, proses pemilihan dan seleksi untuk KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya sudah dapat dimulai.
Pentingnya Pembahasan Terbuka
Rio juga mengungkapkan harapannya agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilakukan secara mendesak menjelang Pemilu 2029. Ia menginginkan agar proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh partai politik. "Jangan sampai seperti isu yang beredar, ada isu yang mengatakan bahwa RUU tersebut akan diputuskan injury time. Ketika injury time itu terjadi, saya pikir bisa sedikit menghambat proses pemilu," ujarnya.
Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa setelah RUU disahkan, akan ada pembentukan KPU dan Bawaslu, yang akan berlangsung dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa lebih bijak jika DPR dapat memutuskan RUU Pemilu lebih awal.
Komitmen Hanura dalam Proses Legislasi
Partai Hanura menegaskan bahwa mereka menghormati proses pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung di DPR. Meskipun demikian, mereka berharap agar undang-undang tersebut dapat disahkan pada tahun ini. "Hanura tidak mengkhawatirkan kapan pun itu diputuskan. Mau injury time, sepanjang masih dalam timeline RUU, bagi Hanura tidak ada masalah. Tetapi lebih arif kalau dari awal dipersiapkan dengan matang dan diputuskan tidak pada injury time. Kalau diputuskan pada injury time pun, Hanura siap," tutup Rio.