Jakarta - Hidayat Nur Wahid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, mengajak pesantren dan santri untuk berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, seperti narkoba, judi online, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Ia menekankan perlunya menggaungkan semangat "Resolusi Jihad Era Baru" untuk melanjutkan perjuangan dalam menjaga kemerdekaan dan mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sebuah keterangan tertulis pada Jumat (23/10/2026), Hidayat menyatakan, "Kalau santri di DPR diam saja, tidak ada itu yang namanya Undang-Undang Pesantren, tidak ada Dana Abadi Pesantren, tidak ada Ditjen Pesantren." Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tematik yang diadakan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2026 di Aula Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu (21/10).
Pentingnya Keterlibatan Santri di Parlemen
Hidayat Nur Wahid, yang akrab disapa HNW, menjelaskan bahwa keterlibatan santri di lembaga legislatif telah berkontribusi pada lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penetapan Hari Santri Nasional pada setiap 22 Oktober, serta pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Ia menekankan bahwa kehadiran santri di lembaga negara memberikan ruang bagi aspirasi pesantren untuk diakomodasi dalam kebijakan publik, sehingga peran tersebut harus terus diperkuat.
Namun, HNW juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai pendanaan untuk pesantren yang dinilai belum sebanding. Ia mencatat bahwa Dana Abadi Pendidikan mencapai Rp 148 triliun, sementara Dana Abadi Pesantren hanya sebesar Rp 250 miliar. Menurutnya, penguatan kelembagaan pesantren harus diimbangi dengan dukungan pendanaan yang adil agar pesantren dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Menjaga Semangat Resolusi Jihad
HNW mengaitkan peran santri saat ini dengan sejarah Resolusi Jihad yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Ia menjelaskan bahwa seruan tersebut merupakan respons dari ulama dan santri terhadap ancaman kembalinya penjajahan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. HNW menyatakan, "Sejarah tersebut menunjukkan peran ulama, umat Islam, dan negara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan." Ia mengingatkan pentingnya prinsip "Jas Merah", yang berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah, serta "Jas Hijau", yang menekankan untuk tidak menghilangkan jasa para ulama.
Dalam konteks saat ini, HNW mengajak pesantren untuk menggaungkan "Resolusi Jihad Era Baru" dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk narkoba, judi online, korupsi, kejahatan terhadap anak, kerusakan moral, dan kerusakan lingkungan. Ia juga menyoroti dampak negatif media sosial serta berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurut HNW, gerakan ini dapat diwujudkan melalui seruan bersama untuk memperkuat pendidikan, memberantas kejahatan, menjaga lingkungan, serta melindungi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia. Ia menekankan bahwa semangat pengabdian santri harus meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan, dengan tetap berpegang pada sejarah serta cinta terhadap Tanah Air.
Di akhir kesempatan tersebut, HNW memberikan apresiasi terhadap kegiatan menyambut Hari Santri Nasional dan mendorong penguatan Forum Organisasi Santri Dai Indonesia (FOSDI) yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Ia berharap agar santri tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga menjadi penggerak kebaikan yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober diharapkan dapat menjadi momentum untuk melanjutkan semangat Resolusi Jihad dalam menjaga kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan membangun masa depan Indonesia.