Jakarta - Proses pengurusan Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran tidak lagi memerlukan perjalanan jauh bagi masyarakat di Kawasan Transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Tim Ekspedisi Patriot (TEP) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah memperkenalkan inovasi digital yang memungkinkan warga untuk mengajukan dokumen kependudukan melalui telepon seluler.
Inovasi yang dihadirkan oleh TEP ITS di Ransiki mencerminkan transformasi dalam program transmigrasi, di mana peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada penelitian, tetapi juga berfokus pada penyediaan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ketua TEP ITS, Yogantara Setya Dharmawan, menjelaskan bahwa inovasi ini muncul dari kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi yang masih menghadapi kendala jarak dan akses dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
“Kami melihat masyarakat tidak seharusnya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Yogantara dalam keterangan tertulisnya.
Digitalisasi untuk Mempermudah Akses
Inovasi ini merupakan bagian dari upaya TEP untuk memberikan kontribusi di kawasan transmigrasi melalui penelitian yang berjudul 'Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki'. Sistem ini dirancang untuk mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Dengan sistem digital ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan administrasi lebih awal tanpa perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Langkah ini menjadi solusi untuk mengatasi tantangan jarak dan akses transportasi yang masih dihadapi oleh masyarakat di beberapa daerah Manokwari Selatan.
“Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola,” jelas Yogantara. “Data pengajuan warga dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat lebih awal sebelum petugas turun langsung ke kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan,” tambahnya.
Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah
Dengan pendekatan ini, pelayanan publik tidak lagi bergantung pada masyarakat untuk datang ke pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat lebih aktif mendatangi masyarakat dengan membawa kebutuhan pelayanan yang telah disiapkan berdasarkan data pengajuan. Hal ini membuat proses awal pengurusan dokumen menjadi lebih mudah dan praktis bagi warga.
Selain itu, bagi pemerintah daerah, sistem ini membantu dalam pengelolaan permohonan masyarakat secara lebih terorganisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan di lapangan. Menteri Transmigrasi RI, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan bahwa TEP hadir untuk membawa ilmu pengetahuan dan inovasi langsung kepada masyarakat serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang untuk menghasilkan berbagai solusi pembangunan.
“Inilah makna bakti Tim Ekspedisi Patriot. Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat,” ujar Iftitah. Ia juga menambahkan bahwa transformasi transmigrasi tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi.
“Kedepannya, kawasan transmigrasi harus menjadi ruang kolaborasi dan pusat lahirnya inovasi. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bekerja sama agar pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan,” tegas Iftitah. “Prinsipnya sederhana: pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan rakyat, bukan rakyat yang terus dipaksa jauh-jauh mendekati pusat pelayanan,” pungkasnya.