Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan adanya integrasi antara program Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada hari Senin (21/9).
Tri Tito menjelaskan bahwa keberadaan ketiga lembaga tersebut memiliki dasar regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas masing-masing. Dekranas didirikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072b/P/1980 yang ditetapkan pada 3 Maret 1980. Sementara itu, Gerakan PKK memiliki landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020. Adapun Posyandu berlandaskan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang menjadi acuan dalam transformasi Posyandu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pentingnya Kemitraan dengan OPD
Menurut Tri, regulasi yang ada menjadi dasar bagi pengurus di daerah untuk menjalin kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini penting untuk memastikan dukungan terhadap program yang dijalankan. "Jadi kalau kita menagih kegiatan kepada OPD ataupun dinas, itu memang kewajiban kita karena kita memenuhi amanah yang telah diberikan kepada kita," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (22/9/2026).
Ia menekankan bahwa program-program yang berkaitan dengan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu seharusnya tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya terfokus pada koordinasi kelembagaan, tetapi juga didukung oleh sumber daya yang memadai.
Sinergi Antarlembaga untuk Pemberdayaan Masyarakat
Tri juga mengingatkan kepada para pengurus di daerah agar memahami mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa berbagai program yang sejalan dengan visi dan misi ketiga lembaga tersebut dapat dikoordinasikan dengan OPD terkait dan harus dipastikan masuk dalam sistem perencanaan daerah.
Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa penguatan sinergi antarlembaga tidak berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap lembaga harus tetap menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan dan keunggulan masing-masing, sambil membangun kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Ia berharap para Ketua Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui sinergi dengan OPD, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
"Mari kita manfaatkan rapat ini untuk memperkuat komitmen menyatukan langkah dan membangun kolaborasi antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.