BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Selasa, 15 Sep 2026 15:08 WIB

Istri Mantan Bupati Cirebon Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap

15 Sep 2026, 15:08 WIB 73x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
F
Fadil Ramadhan Akbar 73x dibaca · 2 menit baca
Foto: Gedung Merah Putih KPK (B Belia/detikcom)
Foto: Gedung Merah Putih KPK (B Belia/detikcom)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ayu Tjiptaningsih, yang merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon, untuk memberikan kesaksian dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2. Ayu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka bernama Herry Jung (HJ).

"Saksi terkait tindak pidana korupsi suap perizinan di Kabupaten Cirebon untuk tersangka HJ," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (15/9/2026). Pemeriksaan terhadap Ayu, yang juga merupakan istri dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, dilakukan di Gedung KPK yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Budi belum memberikan rincian mengenai aspek yang akan didalami oleh penyidik.

Penyidikan Terhadap Herry Jung Berlanjut

KPK saat ini masih melanjutkan penyidikan terhadap Herry Jung, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2019. KPK menyatakan bahwa peran Herry Jung dalam kasus ini masih terus didalami. Terakhir kali, Herry Jung diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK pada Senin (26/5/2025), namun hingga saat ini ia belum ditahan.

Herry Jung diduga telah memberikan suap kepada Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Cirebon, dengan total nilai mencapai Rp 6,04 miliar berkaitan dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana untuk PLTU-2 di Kabupaten Cirebon, yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp 10 miliar. Pemberian suap tersebut diduga dilakukan dalam bentuk tunai dan secara bertahap.

Kasus Suap yang Melibatkan Sunjaya Purwadisastra

Selain Herry Jung, KPK juga telah memanggil Sunjaya Purwadisastra dalam kasus ini. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon pada periode 2014-2019. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Sunjaya pada 24 Oktober 2019. Selama masa jabatannya, Sunjaya diduga menerima uang sebesar Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 37 miliar.

Sunjaya sendiri telah menjalani proses pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun.