Jakarta - Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri, menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape dilarang bagi seluruh anggota kepolisian. Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi yang tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga pidana. Pernyataan ini disampaikan Suyudi kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 2 November 2026.
Suyudi menjelaskan bahwa Divisi Propam Polri telah mengeluarkan surat edaran resmi yang mengatur larangan penggunaan vape. "Yang jelas kita, Polri, sudah mengeluarkan surat edaran dari Propam Polri, melarang menggunakan, mengonsumsi, apalagi sampai mengedarkan dan yang lain-lain, ya. Jadi kita sudah mengeluarkan aturan," ungkapnya.
Koordinasi dengan BNN
Lebih lanjut, Suyudi menyebutkan bahwa aturan serupa juga diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. "Begitu juga di BNN RI juga sudah dikeluarkan peraturan untuk pelarangan penggunaan vape di lingkungan Polri dan BNN," tambahnya.
Sanksi bagi Pelanggar
Ketika ditanya mengenai sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, Suyudi menjelaskan bahwa hukuman akan disesuaikan dengan kandungan cairan yang digunakan. Jika terbukti mengandung zat narkoba, maka proses pidana akan segera diberlakukan. "Kalau dia menggunakan, ya, isinya bahan kimia, sejauh ini kita lakukan hukuman disiplin. Tapi kalau sampai ada narkotikanya, maka bisa dipidanakan," tegasnya.
Selain menegakkan disiplin di dalam Korps Bhayangkara, Suyudi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merekomendasikan fatwa pelarangan vape secara umum, berdasarkan data yang telah ditemukan oleh Polri dan BNN. "Ini kan kebetulan kemarin kami berkunjung, kami menyampaikan untuk merekomendasikan pelarangan. Sehingga MUI mudah-mudahan juga nanti akan ada kajian khusus terkait dengan data dan fakta yang sudah kita miliki, baik Polri maupun BNN. Ya, seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran ini mulai berlaku sejak 30 Oktober 2026 dan mengikat seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, termasuk di Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah proaktif Polri dalam menanggapi perkembangan modus penyalahgunaan narkotika cair yang sering disamarkan melalui perangkat vape. Ia menyebutkan bahwa salah satu temuan yang perlu diwaspadai adalah cairan etomidate, yang telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. "Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika," ujarnya.
Isir menekankan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan keteladanan dari dalam institusi. "Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku," tutupnya.