BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 13:28 WIB
Berita Terkini Kamis, 22 Okt 2026 10:30 WIB

Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Menyeret Prajurit Aktif: Mabes TNI Siap Buka Pintu Koordinasi dengan KPK

22 Okt 2026, 10:30 WIB 76x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 76x dibaca · 3 menit baca
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberikan tanggapan resmi terkait munculnya dugaan keterlibatan sejumlah prajurit aktif dalam skandal penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pihak militer menegaskan sikap kooperatifnya untuk mengawal pengusutan perkara hukum yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Respons Mabes TNI dan Penegakan Prosedur Hukum

Sikap resmi institusi militer tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI M. Nas. Pihaknya menggarisbawahi komitmen untuk mencermati serta menindaklanjuti setiap temuan hukum yang disampaikan lembaga antirasuah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," ujar Nas dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/10/2026).

Indikasi Keterlibatan Anggota Militer dan Pengiriman Berkas Kasus

Terseretnya nama prajurit aktif ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan tim penyidik KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Menindaklanjuti temuan di lapangan, KPK melayangkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Selasa (20/10/2026) guna membeberkan konstruksi perkara secara rinci.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan indikasi awal keterlibatan personel militer tersebut saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (21/10/2026).

"Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara tersebut," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (21/10/2026).

Budi menambahkan bahwa proses penyidikan perkara saat ini masih berada dalam taraf awal, sehingga peluang pengembangan kasus lebih lanjut tetap terbuka lebar.

"Ini kan masih awal, ya. Tentu nanti juga bisa terus dilakukan pengembangan," jelasnya.

Ketika disinggung perihal isu keterkaitan nama Letjen TNI Suharyanto, Budi mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penanganan resmi dari pihak Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Ya, detailnya nanti kita tunggu, ya, prosesnya di Puspom TNI," ucapnya.

Dua Skema Dugaan Penyelewengan Anggaran dan Penetapan Tersangka

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik KPK memetakan dua kelompok modus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran kebencanaan di BNPB.

Skema pertama berkaitan dengan dugaan manipulasi lelang serta benturan kepentingan dalam pengerjaan proyek penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi, hingga banjir periode 2024–2026 yang menelan anggaran Rp 148 miliar. Sejumlah perusahaan vendor yang terafiliasi dengan Bima Setiawan diduga menguasai proyek-proyek tersebut, di mana perolehan keuntungannya disinyalir dipergunakan untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk senilai Rp 30,98 miliar.

Sementara itu, skema kedua berfokus pada dugaan praktik suap pengurusan pengerjaan proyek. Tenaga ahli BNPB Richard Erlangga diduga meminta uang komitmen (commitment fee) sebesar Rp 2,38 miliar dari PT Trans Lintas Selaras. Pada klaster yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit, diduga menerima aliran dana serta menguasai simpanan uang tunai rupiah, mata uang asing, hingga logam mulia emas batangan.

Sampai saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan menahan mereka di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK setidaknya hingga 2 November 2026. Para tersangka tersebut terdiri dari Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, Bima Setiawan, Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin.