Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 800 juta dari Hercules, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uang yang sebelumnya diberikan kepada Hercules kini telah disita oleh KPK.
Menurut informasi yang dirangkum, penyerahan uang tersebut dilakukan oleh kuasa hukum Hercules kepada KPK pada Kamis, 15 Oktober. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pihak Summarecon kepada Hercules. Penyerahan uang ini terjadi setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Pengamanan Lahan yang Diduga Melibatkan Suap
Setelah menerima uang tersebut, KPK menyita uang itu untuk menyelidiki lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Pada Rabu, 21 Oktober, KPK mengungkap bahwa uang tersebut diduga diberikan oleh Summarecon kepada Hercules untuk tujuan pengamanan lahan. KPK mencurigai bahwa pengamanan tersebut dilakukan di beberapa lahan milik Summarecon di Bogor.
Budi Prasetyo menambahkan, "Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor."
Awal Mula Sengketa Lahan
Budi menjelaskan bahwa terdapat sengketa yang terjadi di lahan milik Summarecon. Sengketa ini diduga menjadi pemicu suap untuk membuka blokir HGB kepada pejabat ATR/BPN Kabupaten Bogor. "Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor," ungkap Budi.
Dia melanjutkan, "Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut." Budi juga menjelaskan bahwa uang yang diberikan tersebut diduga terkait dengan pengelolaan dan pengamanan lahan tersebut.
Uang yang telah diserahkan kini telah disita, dan pengembalian uang ini dianggap sebagai sikap kooperatif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Sementara itu, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menjelaskan bahwa uang Rp 800 juta tersebut diberikan kepada Hercules jauh sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Wilson menyebutkan bahwa uang itu awalnya diserahkan oleh seorang pengacara yang terkait dengan PT Summarecon, berinisial MW, dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan tanah seluas kurang lebih 65 hektare.
Wilson menegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan 12 sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). "Dalam konteks tersebut, pengacara berinisial MW menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya dengan maksud meminta bantuan untuk memfasilitasi komunikasi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud," katanya.
Namun, Wilson menyebutkan bahwa penafsiran muncul dari pihak pengacara terkait bahwa pemberian uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang diklaim telah tercapai. Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, mempertanyakan hal itu. "Terhadap penafsiran tersebut, Ketua Umum DPP GRIB Jaya mempertanyakan dasar dan kewajaran anggapan bahwa persoalan sengketa tanah dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp 800.000.000," ujar Wilson.
Wilson juga menjelaskan bahwa Hercules sempat mendiskusikan langkah yang harus diambil terkait uang tersebut, termasuk pilihan untuk mengembalikan uang kepada pihak yang menyerahkannya atau menyerahkannya kepada KPK. "Kami mendorong uang itu diproses sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku, termasuk apabila dipandang perlu untuk disita dan diperiksa sebagai barang bukti," ujarnya.
Dia berharap penyerahan uang tersebut kepada KPK dapat membantu menelusuri sumber dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara OTT. "Oleh karena itu, waktu pemberian uang, konteks awal penyerahan, tujuan yang sebenarnya, serta alasan uang tersebut kemudian diserahkan kepada KPK merupakan rangkaian fakta penting yang harus diperiksa secara utuh dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain," kata Wilson.