BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Selasa, 13 Okt 2026 21:51 WIB

Kejagung Selidiki Sekretaris DPRD Kota Bekasi dan ASN Jabar dalam Kasus KSO Migas

13 Okt 2026, 21:51 WIB 88x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
Z
Zahra Asma Nabila 88x dibaca · 2 menit baca
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Utama Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). (Kurniawan Fadilah/detikcom)
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Utama Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi yang melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009 hingga 2024. Pada pemeriksaan terbaru, jaksa memanggil enam saksi, termasuk Sekretaris DPRD Kota Bekasi yang dikenal dengan inisial MR dan seorang ASN dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisial FR.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara. Keenam saksi hadir pada hari Senin (12/10) dan Selasa (13/10/2026). "Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ungkap Anang dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026).

Pemeriksaan Saksi

Anang menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan cara yang profesional, independen, dan akuntabel, serta tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Enam saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan adalah:

Senin (12/10):

  • MR, Sekretaris DPRD Kota Bekasi
  • AF, dari Sekretariat Kementerian Dalam Negeri
  • CMS, Sekretaris DPRD Kota Bekasi tahun 2009

Selasa (13/10):

  • IAB, dari Foster Oil & Energy
  • FR, ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • AW, dari PT Migas Kota Bekasi (Perseroda)

Dugaan Penyimpangan dalam KSO

Kejagung saat ini sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola BUMD Kota Bekasi yang terkait dengan KSO bersama PT Pertamina EP untuk periode yang sama. Kasus ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang melibatkan pihak swasta atau perusahaan asing. Anang Supriatna mengungkapkan bahwa pelaksanaan kerja sama ini diduga melanggar berbagai mekanisme aturan dan perizinan.

"Nah, dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," jelas Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9). Dia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, termasuk izin dari DPR dan Kementerian ESDM, yang mengakibatkan kerugian, di mana seharusnya ada keuntungan, malah berujung pada defisit.

Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah, yang berdampak pada anggaran daerah dan Pertamina. "Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," tambahnya. Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini.