BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Rabu, 16 Sep 2026 03:10 WIB

Kemendagri Ajak Daerah Segera Tegaskan Batas Desa, Baru 16,77% yang Selesai

16 Sep 2026, 03:10 WIB 62x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
S
Sabrina Aulia Rahma 62x dibaca · 3 menit baca
Foto: Samuel Gading/detikcom
Foto: Samuel Gading/detikcom

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses penegasan batas desa secara definitif. Kejelasan mengenai batas wilayah desa dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pemenuhan hak masyarakat, terutama dalam hal administrasi pertanahan.

La Ode Ahmad P. Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, menjelaskan bahwa desa secara hukum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Oleh karena itu, penegasan batas yang definitif diperlukan agar wilayah desa memiliki kepastian baik secara administratif maupun yuridis. "Dalam upaya untuk mempercepat pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya untuk legalitas hukum administrasi pertanahan, sangat diperlukan segera dilaksanakan penegasan batas desa secara definitif," ungkap La Ode dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (15/9/2026).

Progres Penegasan Batas Desa

La Ode menyatakan bahwa hingga akhir Agustus 2026, penyelesaian batas desa yang telah dilaporkan kepada Kemendagri baru mencapai 16,77% dari total 75.266 desa yang ada di Indonesia. Kemendagri juga masih menunggu laporan resmi beserta dokumen pendukung dari sejumlah pemerintah daerah terkait hasil penegasan batas desa.

Dokumen yang diperlukan mencakup peraturan bupati mengenai peta batas desa, data digital peta batas, berita acara, serta bukti verifikasi teknis atas peta batas yang telah diselesaikan. Menurut La Ode, kepastian batas desa tidak hanya sekadar menentukan posisi suatu wilayah di dalam peta, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan desa.

Pentingnya Kejelasan Batas Desa

Selain itu, kejelasan batas wilayah sangat diperlukan untuk memastikan cakupan pelayanan administrasi kependudukan, memperjelas aset pemerintah, pemerintah desa, dan masyarakat, serta mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Dengan adanya batas desa yang sudah definitif, menjadikan desa secara yuridis telah memiliki wilayah yang sah secara hukum sebagai basis perencanaan pembangunan desa," tambahnya.

La Ode juga menekankan bahwa batas desa berperan penting dalam membuka peluang investasi dan menjadi dasar penataan ruang pada tingkat yang lebih luas. Di sisi lain, ketidakjelasan batas wilayah dapat menimbulkan masalah dalam pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. "Begitu sebuah garis ditetapkan, ia membagi yurisdiksi, tanggung jawab pelayanan, aset, akses, statistik, perencanaan, dan sering kali distribusi manfaat," jelas La Ode.

Untuk mempercepat penegasan batas desa, Kemendagri melaksanakan Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029. Pada tahap pertama di tahun 2026, program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, serta Kabupaten Donggala dan Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, tahap kedua pada tahun 2026 akan dilakukan di delapan kabupaten. Sebelum penegasan batas dilakukan di lapangan, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan skrining lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi potensi masalah. Kemendagri menekankan bahwa proses penegasan batas harus memenuhi kaidah yuridis dan teknis serta melibatkan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah, camat, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat juga perlu diperkuat agar proses ini dapat berjalan dengan efektif.