BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Rabu, 21 Okt 2026 04:18 WIB

Kepala BRAN dan Menteri Transmigrasi Bahas Pemberdayaan Melalui Penataan Lahan

21 Okt 2026, 04:18 WIB 85x dibaca 4 menit baca news.detik.com news.detik.com
K
Komang Yoga 85x dibaca · 4 menit baca
Foto: Kepala BRAN Dedi Prasetyo bertemu dengan Mentrans M Iftitah Sulaiman (dok. Istimewa)
Foto: Kepala BRAN Dedi Prasetyo bertemu dengan Mentrans M Iftitah Sulaiman (dok. Istimewa)

Di Jakarta Selatan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengadakan pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Diskusi ini fokus pada penataan lahan transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan pemberdayaan rakyat agar tanah dapat menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan.

Dedi menegaskan bahwa reforma agraria seharusnya tidak hanya terbatas pada penataan aset dan pemberian akses terhadap tanah. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan dukungan untuk mengelola tanah secara produktif, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kualitas hidup. "BRAN tidak hanya berbicara tentang akses dan aset tanah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana rakyat diberdayakan, mampu mengelola tanah secara produktif, dan memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Tanah harus menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan rakyat," ungkap Dedi.

Pentingnya Penataan Lahan untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dedi mengungkapkan harapan Menteri Transmigrasi bahwa penataan lahan transmigrasi dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Transmigrasi tidak hanya bertujuan untuk memindahkan penduduk, tetapi juga membuka peluang usaha, mengembangkan potensi kawasan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Bapak Menteri Transmigrasi berharap penataan lahan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang ekonomi bagi rakyat. Transmigrasi harus menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan baru, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal atau lahan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," tambahnya.

Selama pertemuan, Dedi juga menyoroti pentingnya penyelesaian status dan sertifikasi lahan. Kejelasan status hukum sangat penting agar pemanfaatan aset pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, dan kemitraan dengan dunia usaha memiliki dasar yang jelas. "Harapan tersebut membutuhkan koordinasi erat antara BRAN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait. Kita harus memastikan aset negara tetap terlindungi, kepastian hukum diperkuat, dan kepentingan rakyat menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan agraria," lanjut Dedi.

Data Lahan Transmigrasi dan Isu Terkait

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyampaikan informasi dari Menteri Transmigrasi mengenai luas lahan transmigrasi yang mencapai sekitar 3,1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat, sementara sebagian lahan lainnya masih memerlukan penelusuran status, penyelesaian administrasi, dan penataan pemanfaatan.

Menteri Transmigrasi juga mengungkapkan adanya masalah status lahan yang belum tuntas, mulai dari surat keputusan pencadangan oleh kepala daerah hingga proses hak pengelolaan lahan (HPL) dan sertifikasinya. Masalah ini perlu ditangani secara terkoordinasi agar pemanfaatan lahan memiliki kepastian hukum. Selain itu, Dedi juga membahas tumpang tindih lahan di Natuna, di mana sekitar 30.000 hektare diidentifikasi sebagai kawasan transmigrasi.

Isu lain yang dibahas mencakup keberadaan 79 sumur minyak dan gas Pertamina di lahan transmigrasi serta kebutuhan tambahan lahan. Dedi menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan aset negara, dan pemanfaatan lahan secara produktif.

Dedi menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem ekonomi. Dukungan tersebut mencakup pendampingan usaha, akses permodalan, penyediaan bibit dan pupuk, pembangunan infrastruktur dasar, serta kepastian pasar bagi hasil produksi. "Jangan sampai rakyat memperoleh akses terhadap tanah, tetapi tidak memiliki dukungan untuk mengelolanya. Kita harus membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan penataan tanah dengan kegiatan produktif, sehingga rakyat dapat tumbuh, mandiri, dan sejahtera," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi juga menyampaikan bahwa BRAN bersama Kementerian ATR/BPN dan Bank Tanah telah mengidentifikasi potensi objek reforma agraria sekitar 22.000 hektare yang masih memerlukan verifikasi dan pembahasan lebih lanjut. Sekitar 537 HGU juga akan dikomunikasikan dengan Kementerian ATR/BPN untuk menelaah status serta kemungkinan penataannya sesuai ketentuan hukum.

BRAN juga berupaya menyusun peta nasional reforma agraria dan konflik agraria yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Pemetaan ini diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, dan menghubungkan penataan lahan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Dedi menjelaskan bahwa skema hak di atas HPL dapat dikaji sesuai peraturan, dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk menjaga aset negara serta memberikan kepastian pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Sebagai langkah tindak lanjut, Dedi mengusulkan penyusunan nota kesepahaman antara BRAN dan Kementerian Transmigrasi setelah struktur organisasi BRAN terbentuk. Ia juga meminta data dan peta lahan transmigrasi sebagai dasar sinkronisasi serta penentuan prioritas kerja, yang disetujui oleh Menteri Transmigrasi.

"Keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan rakyat: kepastian hukum, produktivitas yang meningkat, terbukanya kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan yang semakin kuat," tutup Dedi.