BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:06 WIB
Berita Terkini Sabtu, 10 Okt 2026 06:32 WIB

Kepala BRAN Soroti Pentingnya Penataan Kelembagaan dalam Rapat dengan MenPAN RB

10 Okt 2026, 06:32 WIB 75x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
Z
Zahra Asma Nabila 75x dibaca · 3 menit baca
Foto: Rapat bersama Kepala BRAN dengan Menteri PANRB dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, di Kementerian PANRB, Jakarta. (dok.istimewa)
Foto: Rapat bersama Kepala BRAN dengan Menteri PANRB dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, di Kementerian PANRB, Jakarta. (dok.istimewa)

Jakarta - Jenderal Dedi Prasetyo, selaku Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria nasional harus berjalan dengan efektif dan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya ini, BRAN mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan.

Hal ini disampaikan Dedi dalam pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, serta Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, yang berlangsung di Ruang Rapat Majapahit, Kementerian PANRB, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan SOTK BRAN, menyamakan persepsi antara kementerian dan lembaga, serta menegaskan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukan dengan jelas tanpa tumpang tindih.

Pentingnya Kejelasan Kewenangan

Dedi menekankan bahwa percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas utama agar agenda reforma agraria yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dapat dilaksanakan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. "Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan bahwa setiap institusi dapat bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Dengan cara ini, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas atau memperpanjang proses birokrasi. "BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah," jelas Dedi.

Integrasi Data dan Sistem Kerja Terpadu

Dalam pembahasan tersebut, Dedi menekankan bahwa pematangan desain organisasi harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan ini juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkait dengan urusan agraria.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi, tetapi lebih kepada kemampuan negara dalam memberikan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat. "Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi," tegasnya.

Dedi juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, dan memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif. "Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas," tuturnya.

Penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dilakukan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Dedi menekankan bahwa percepatan penyusunan SOTK adalah langkah penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas dengan indikator kinerja terukur dalam mendukung agenda reforma agraria nasional.

Dia menegaskan bahwa BRAN hadir untuk memastikan bahwa kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan oleh rakyat. "Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.