JOMBANG, Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung ricuh ketika terjadi perdebatan sengit mengenai aturan yang mengharuskan masa jeda satu tahun bagi mantan pejabat politik sebelum dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Pada Minggu (30/8/2026), simpatisan Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf melaksanakan aksi demonstrasi di pintu masuk Sidang Pleno IV yang diadakan di Gedung Serba Guna (GSG) Ponpes Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur.
Dalam aksi tersebut, orator menyatakan, "Kami ingin melawan anasir-anasir jahat, yang mencoba merusak keadilan di Muktamar NU, betul!" Teriakan ini disambut dengan sorakan "BETUL!" dari para peserta demonstrasi. Orator kemudian melanjutkan dengan seruan dukungan untuk Gus Yusuf dan menegaskan perlunya menghindari kehadiran anasir jahat dalam Muktamar NU.
Perdebatan Tentang Aturan Masa Jeda
Orator menambahkan, "Hidup Gus Yusuf, hidup keadilan, lawan kezoliman. Tangkap dan adili anasir-anasir jahat di Muktamar NU." Sidang Pleno IV yang membahas penetapan tata tertib diwarnai oleh perdebatan yang tajam, khususnya mengenai syarat calon ketua umum PBNU. Dalam sidang tersebut, muncul aspirasi untuk menghapus atau setidaknya mengurangi masa jeda bagi mantan pejabat politik menjadi enam bulan.
Menurut aturan yang berlaku di NU, mantan pejabat politik diharuskan menunggu selama satu tahun setelah mengundurkan diri dari jabatan politik sebelum bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU. Aturan ini dianggap menghalangi calon-calon, termasuk Gus Yusuf, yang baru saja melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada Februari 2026. Akibat perdebatan yang tak kunjung mencapai kesepakatan, sidang pun diskors.
Aksi Demonstrasi Berlanjut
Hingga pukul 13.15 WIB, sidang belum menunjukkan tanda-tanda akan dilanjutkan karena simpatisan Gus Yusuf masih melanjutkan aksi demonstrasi mereka. Kericuhan ini mencerminkan ketegangan yang terjadi di dalam organisasi NU terkait dengan pemilihan kepemimpinan yang akan datang.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya proses demokrasi dalam organisasi keagamaan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilihan pemimpin.