BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Senin, 24 Agt 2026 19:24 WIB

Kesepakatan RUU Prolegnas Prioritas 2026 antara Baleg DPR, Pemerintah, dan DPD

24 Agt 2026, 19:24 WIB 110x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
I
Ilham Saputra 110x dibaca · 3 menit baca
Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom)
Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom)

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan pertemuan untuk membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026. Dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan DPD RI turut hadir untuk mengusulkan sejumlah RUU yang akan dimasukkan dalam daftar baru Prolegnas Prioritas 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 24 Agustus 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, membuka rapat dengan menyampaikan tiga usulan RUU baru untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2026 yang hanya tersisa empat bulan ini. Usulan dari DPR RI meliputi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Usulan RUU dari Pemerintah

Selanjutnya, Wamenkum Eddy Hiariej menyampaikan delapan RUU yang diusulkan pemerintah untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026 yang terbaru. Ia menyatakan, "Delapan RUU lainnya masih berproses di internal pemerintah, baik yang sedang menunggu Surat Presiden maupun masih dilanjutkan pembahasannya secara internal pemerintah."

Kedelapan RUU yang diusulkan tersebut adalah: RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 1997 mengenai Ketenaganukliran; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal; RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara; RUU tentang Badan Usaha; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat; dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Kesimpulan Rapat

Rapat ini menghasilkan lima poin kesimpulan yang disetujui oleh semua pihak. Poin-poin tersebut meliputi: mengubah pengusulan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 mengenai Kamar Dagang dan Industri dari usulan DPR (Badan Legislasi) menjadi usulan DPR (Komisi VI) dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026; memasukkan tiga RUU usulan DPR (Badan Legislasi) ke dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Selain itu, rapat juga memutuskan untuk mengubah judul RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dari usulan DPR (Komisi IX) menjadi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta mengeluarkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Terakhir, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dari usulan Pemerintah dimasukkan ke dalam Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.