BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:38 WIB
Berita Terkini Senin, 02 Nov 2026 09:26 WIB

Kontroversi Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo: Komisi III DPR Desak TGPF Independen, Polri Siap Evaluasi Internal

02 Nov 2026, 09:26 WIB 68x dibaca 2 menit baca
C
Cesare Nita 68x dibaca · 2 menit baca
Ponpes santriwati di Sukoharjo yang digerebek polisi. (merdeka.com/arie sunaryo).
Ponpes santriwati di Sukoharjo yang digerebek polisi. (merdeka.com/arie sunaryo).

JAKARTA – Gelombang desakan agar aksi penggeledahan Rumah Tahfiz Quran (RTQ) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah diusut secara menyeluruh kian menguat. Kalangan legislator mendorong pembentukan tim khusus lintas lembaga guna menuntaskan simpang siur serta keluhan masyarakat menyusul tindakan hukum yang dilancarkan jajaran Polda Jawa Tengah tersebut.

Usulan Pembentukan Tim Independen Lintas Lembaga

Pengusulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen disuarakan oleh Anggota Komisi III DPR Abdullah. Langkah ini dipandang krusial agar investigasi berjalan transparan, objektif, serta terbebas dari benturan kepentingan.

Abdullah menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pelbagai unsur eksternal dalam tim tersebut, meliputi Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga deretan pakar hukum dan perlindungan anak.

“Keterangan pihak pesantren maupun kepolisian harus diuji dan dibuktikan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua pihak.” tegas Abdullah di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Di samping mendorong tim independen, Abdullah turut menyoroti pengaduan pihak pengelola pesantren yang kini ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri agar diproses secara akuntabel dan tuntas.

“Kalau memang ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi, ya harus ditindak. Begitu juga jika dalam pengembangan perkara ditemukan pihak lain yang melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum,” ia menambahkan.

Sikap Polri dan Latar Belakang Kasus di Sukoharjo

Merespons polemik tersebut, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencermati setiap masukan dan pengaduan dari publik secara profesional.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa institusinya menindaklanjuti laporan warga melalui mekanisme pengawasan internal dan turut mengekspresikan rasa empati kepada para santri beserta pihak-pihak terdampak.

“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Isir, Minggu (1/11/2026).

Berdasarkan penjelasan resmi Polda Jawa Tengah, penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran tersebut berawal dari penanganan kasus tindak pidana pembakaran, pengancaman, serta pengrusakan fasilitas tempat makan di Sukoharjo yang terjadi pada 12 September 2026. Dalam perkara tersebut, pihak kepolisian telah mencokok seorang tersangka berinisial S dan tengah memburu figur lainnya berinisial I.

Isir menjelaskan bahwa saat penggeledahan menyasar area santri perempuan, tim penyidik menerjunkan personel polisi wanita (Polwan) serta didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sukoharjo. Adapun para santri langsung dikembalikan ke pimpinan keluarga atau wali masing-masing pada hari yang sama setelah proses di lokasi rampung.