BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:06 WIB
Berita Terkini Selasa, 15 Sep 2026 00:04 WIB

KPK Amankan Fahd A Rafiq dalam Operasi di BPN Kabupaten Bogor

15 Sep 2026, 00:04 WIB 86x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
B
Bima Mandala Sakti 86x dibaca · 2 menit baca
Logo KPK (Ari Saputra/detikcom)
Logo KPK (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, Fahd A Rafiq, seorang politikus dari Partai Golkar, termasuk di antara pihak yang berhasil diamankan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Fahd adalah salah satu individu yang ditangkap. "Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, Budi belum memberikan rincian mengenai peran Fahd A Rafiq dalam kasus ini, hanya menyebut bahwa ia telah berada di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Jumlah Tangkapan dalam OTT

Selain Fahd, KPK juga menangkap mantan Bupati Kebumen, Arief Sugiyanto. Budi menegaskan bahwa Arief termasuk di antara pihak yang diamankan. "Salah satunya itu, pihak yang diamankan," jelasnya. Total, KPK mengamankan 17 orang dalam operasi ini, termasuk seorang direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Budi menjelaskan, "Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya."

Kasus Suap Terkait HGB

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di BPN Kabupaten Bogor ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). "Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya," tuturnya.

Para individu yang ditangkap masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.