BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Jumat, 23 Okt 2026 19:32 WIB

KPK Amankan Mobil Mewah dari Tersangka Korupsi Dana Bencana BNPB

23 Okt 2026, 19:32 WIB 87x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
S
Shinta Islamadina 87x dibaca · 3 menit baca
KPK menyita empat unit mobil dalam kasus korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Dok. Istimewa)
KPK menyita empat unit mobil dalam kasus korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Dok. Istimewa)

Jakarta - KPK telah menyita empat kendaraan dalam kasus korupsi yang melibatkan dana siap pakai (DSP) untuk kebencanaan di BNPB. Salah satu mobil yang disita adalah merek BMW, yang diambil dari Richard Erlangga, yang merupakan tenaga ahli untuk mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. "Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC," ungkap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada hari Jumat, 23 Oktober 2026.

Mobil mewah tersebut disita pada hari yang sama dan kini berada di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Budi juga menambahkan bahwa penyitaan ini menambah jumlah total kendaraan yang telah diamankan dalam kasus ini. "Sampai dengan saat ini, total mobil yang disita dalam perkara ini sejumlah empat unit. Tiga unit sebelumnya diamankan dan disita saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Saudara BMS (Bima Setiawan) dan pihak terkait, yang berlokasi di wilayah Jakarta," jelasnya.

Detail Penyitaan dan Tersangka

Dalam penggeledahan tersebut, tiga mobil yang disita terdiri dari satu unit AION, satu unit BYD/Atto 3 Superior, dan satu unit BMW. KPK telah menetapkan Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto, sebagai tersangka dalam kasus ini. Bima diduga terlibat dalam pengadaan yang dilakukan oleh BNPB.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dana siap pakai (DSP) adalah dana yang disediakan pemerintah untuk digunakan dalam keadaan darurat bencana. Ia menekankan bahwa pencairan DSP bersifat fleksibel, namun harus memenuhi salah satu dari empat syarat yang ditentukan. Taufik menambahkan bahwa DSP telah digunakan untuk menangani berbagai bencana di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di NTT, serta penanganan banjir di Sumatera.

Indikasi Korupsi dan Pengadaan

BNPB telah menunjuk sejumlah penyedia atau vendor untuk pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung dalam rencana kerja kolaboratif (RKK). Hal ini dilakukan agar pengadaan dapat dilaksanakan dengan cepat saat terjadi bencana darurat. "Termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjangnya," tambahnya.

Taufik juga mengungkapkan bahwa KPK menemukan indikasi konflik kepentingan dan potensi suap dalam kasus ini. KPK membagi kasus ini menjadi dua kluster, di mana Bima menjadi tersangka dalam kluster pertama terkait konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026. KPK menduga bahwa sejumlah vendor yang terlibat dalam pengadaan melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima, yang merupakan Tenaga Ahli dan adik dari mantan Kepala BNPB.

Dalam kasus ini, total nilai pengadaan diperkirakan mencapai sekitar Rp 148 miliar. Taufik menjelaskan bahwa proses pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana tersebut mengalir ke perusahaan yang berafiliasi dengan Bima, yang diduga memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli saham di perusahaan lain.

Akibat tindakannya, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya dalam kluster kedua dari kasus ini.