Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, terkait dugaan gratifikasi yang menimpanya. Hari ini, Haniv diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan atas nama Haniv, yang juga pernah menjabat sebagai Kakanwil DJP Banten antara tahun 2011 hingga 2015. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HNV, Kakanwil Dirjen Pajak Banten (2011-2015) dan Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus (2015-2018)," ungkapnya kepada wartawan pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Penetapan Tersangka dan Dugaan Gratifikasi
Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Februari 2025, dengan KPK menduga bahwa ia menerima gratifikasi yang mencapai Rp 21,5 miliar. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa penyidik menemukan beberapa aset, termasuk restoran dan cottage milik Haniv, yang diduga terkait dengan kasus ini. "Kondisi terakhir itu hasil dari penelusuran aset kita, diduga merupakan hasil daripada tindak pidana korupsi," kata Asep kepada wartawan, dikutip pada Jumat, 21 November 2025.
Penggunaan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi
Dugaan gratifikasi ini terjadi saat Haniv menjabat sebagai Kakanwil DJP Jakarta Khusus pada periode 2015 hingga 2018. KPK menduga Haniv memanfaatkan posisinya untuk meminta sejumlah uang dari berbagai pihak, yang diduga digunakan untuk mendukung bisnis fashion anaknya. Ia diketahui mengirimkan email permohonan bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang merupakan wajib pajak.
Asep menjelaskan bahwa melalui email tersebut, Haniv berhasil menerima gratifikasi sebesar Rp 804 juta untuk mendukung bisnis anaknya. Selain itu, KPK juga mengungkap bahwa Haniv menerima uang lainnya yang totalnya mencapai belasan miliar rupiah selama masa jabatannya. Secara keseluruhan, total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai Rp 21,5 miliar, yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya oleh pelaku. Atas tindakannya, Haniv diduga melanggar Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi.
Baca juga: KPK Cecar Ketua DPRD Kuansing Terkait Aliran Duit Korupsi Bupati Suhardiman.