BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:02 WIB
Berita Terkini Selasa, 29 Sep 2026 22:41 WIB

KPK Melakukan Penggeledahan di PT Bela Parahiyangan Terkait Kasus Suap HGB

29 Sep 2026, 22:41 WIB 50x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
S
Sabrina Aulia Rahma 50x dibaca · 2 menit baca
Gedung Merah Putih KPK (B Belia/detikcom)
Gedung Merah Putih KPK (B Belia/detikcom)

KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan melakukan penggeledahan di PT Bela Parahiyangan pada hari ini. Lokasi ini dipilih karena diduga terlibat dalam memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan yang lebih luas. "Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan ATR/BPN, hari ini penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di salah satu pihak swasta, yaitu pihak Bela Parahiyangan," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (29/9/2026). Dia menambahkan bahwa proses suap yang dilakukan oleh PT Bela Parahiyangan memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh PT Summarecon Agung Tbk, meskipun hasil dari penggeledahan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut.

Serangkaian Penggeledahan oleh KPK

KPK telah melakukan berbagai penggeledahan terkait kasus suap yang melibatkan pemblokiran hak guna bangunan dan layanan pertanahan, serta dugaan jual beli jabatan di Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya, KPK juga menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, di mana penyidik berhasil menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan perhiasan emas.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam kasus yang melibatkan beberapa pihak. Sebelum menggeledah Kantor Wilayah BPN Jatim, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Mojokerto, rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur dan Bogor. KPK juga telah menggeledah tiga ruang di kantor Kementerian ATR/BPN.

Delapan Tersangka Ditetapkan

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga menyelidiki dugaan jual beli jabatan di Kementerian ATR/BPN. Budi Prasetyo menambahkan, "Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga ada penerimaan yang dilakukan oleh oknum di Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya."

Daftar delapan tersangka dalam kasus ini mencakup: Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN), Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I), Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama Summarecon), serta beberapa nama lainnya. KPK juga menyita uang senilai Rp 106,3 miliar dalam kasus ini, yang menjadi jumlah terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan KPK.